Kementerian Transmigrasi tengah melaksanakan upaya perbaikan dalam pengelolaan aset negara yang bernilai hingga Rp2,679 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi kelembagaan setelah kementerian kembali beroperasi sebagai entidade independen.
Proses penataan ini mencakup berbagai aset seperti tanah, bangunan, infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta Hak Pengelolaan (HPL) yang berkaitan dengan transmigrasi. Tujuan dari langkah ini adalah agar setiap aset memiliki status hukum dan administratif yang jelas serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menekankan bahwa penertiban aset tidak hanya sekadar pencatatan dalam laporan keuangan. Namun, ia juga menekankan perlunya memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Yang kita tertibkan bukan sekadar angka di neraca. Di dalamnya ada jalan, irigasi, fasilitas umum, dan lahan yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI baru-baru ini.
Berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian Transmigrasi per 31 Desember 2025, terdapat tiga kategori utama aset yang dikelola. Aset lancar tercatat sebanyak Rp840,08 miliar, aset tetap sebanyak Rp925,62 miliar, dan aset lainnya senilai Rp913,32 miliar.
Lebih dari 79 persen dari aset tetap tersebut terdiri dari infrastruktur penting seperti jalan, irigasi, dan jaringan yang terletak dalam kawasan transmigrasi. Sebagian dari aset ini masih dalam proses hibah kepada pemerintah daerah, sehingga penyelesaian proses ini menjadi krusial untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan yang tepat.
Sementara itu, aset lainnya mencakup HPL transmigrasi yang telah mendapatkan sertifikat berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian yang telah dilakukan.
Menyusul rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kementerian berkomitmen untuk melanjutkan inventarisasi aset tetap serta menyusun peta jalan untuk menyelesaikan proses inventarisasi dan penilaian seluruh HPL yang terkait dengan transmigrasi.
“Ukuran keberhasilannya bukan hanya aset itu tercatat dengan tertib. Ukurannya adalah apakah jalan bisa digunakan, irigasi meningkatkan produktivitas, fasilitas umum terpelihara, dan masyarakat memperoleh manfaat,” tegas Iftitah, menekankan pentingnya hasil nyata dari pengelolaan aset tersebut.
Pada tahun 2025, Kementerian Transmigrasi berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya, sebuah pencapaian yang menunjukkan komitmen kementerian dalam pengelolaan aset dan transparansi.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kementerian Transmigrasi dapat semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Komentar