Presiden Prabowo Subianto melakukan pemanggilan terhadap Panglima TBBR, Panglima Jilah, di Istana Kepresidenan pada hari Jumat, 28 Agustus 2026. Pertemuan ini menarik perhatian banyak pihak karena Panglima Jilah membawa isu penting mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Barat.
Panglima Jilah yang tiba di kompleks Istana sekitar pukul 16.00 WIB, didampingi tim dari Kalimantan Barat, menyatakan bahwa kunjungannya adalah untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo dalam rangka silaturahmi kenegaraan. Ia mengungkapkan, “Saya dipanggil Bapak (Presiden Prabowo) dalam rangka silaturahmi kenegaraan.”
Dalam pertemuan tersebut, isu karhutla menjadi salah satu poin utama yang dibahas. Panglima Jilah membawa data terkait masyarakat yang terkena dampak kebakaran di Kalimantan Barat serta mengajukan permohonan tambahan personel untuk memperkuat penanganan situasi di lapangan.
Panglima Jilah, yang juga dikenal dengan nama Pangalangok Jilah, merupakan sosok penting dalam gerakan masyarakat Dayak Kanayatn. Media-media menyebutnya sebagai Agustinus Jilah, lahir pada 19 Agustus 1980 di Desa Sambora, wilayah Toho di Kalimantan Barat.
TBBR, organisasi yang dipimpinnya, berfokus pada pelestarian adat dan budaya Dayak. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kalimantan Barat mengakui TBBR sebagai entitas yang berupaya menjaga tradisi serta mendorong masyarakat Dayak untuk bersatu dan maju dalam mempertahankan martabat mereka.
Selama menjabat sebagai pemimpin TBBR, Panglima Jilah telah aktif dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat, kebudayaan, dan kondisi lingkungan di Kalimantan. Ia juga kerap berkomunikasi dengan tokoh-tokoh nasional untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Dayak.
Panglima Jilah pernah menjadi sorotan publik ketika ia mengambil sikap tegas terhadap pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Ibu Kota Negara. Tindakannya melaporkan Rocky Gerung kepada Bareskrim Polri membuat namanya semakin dikenal di tingkat nasional.
Perhatian publik kini kembali tertuju pada Panglima Jilah setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Seusai pertemuan, ia menegaskan bahwa Presiden mendukung keberadaan masyarakat adat dan peladang di Kalimantan Barat.
Panglima Jilah juga memberikan penjelasan bahwa aktivitas pertanian masyarakat Dayak tidak dapat serta merta disalahkan sebagai penyebab karhutla yang terjadi. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan dalam berbagai kebijakan lingkungan.
Melalui tindakan dan pernyataannya, Panglima Jilah berusaha membangun jembatan antara masyarakat adat dengan pemerintah guna menciptakan solusi yang holistik terhadap permasalahan yang dihadapi, terutama dalam hal karhutla yang berulang kali menjadi isu utama di kawasan tersebut. Dengan dukungan dari Presiden Prabowo, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Dayak dan lingkungan sekitarnya.
Komentar