Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kehadiran negara melalui berbagai program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pidato yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Prabowo menguraikan pencapaian pemerintah dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan hunian yang layak.
Salah satu program yang mendapatkan sorotan adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Prabowo mengungkapkan bahwa layanan ini telah mencapai 108 juta orang sejak program tersebut diluncurkan. “Program cek kesehatan gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi,” ucap Presiden.
Prabowo menjelaskan bahwa layanan CKG kini tersedia di 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan dan peningkatan 66 rumah sakit umum daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Tidak hanya itu, dua puluh rumah sakit umum daerah baru juga telah dioperasikan. Negara pun menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga yang tergolong tidak mampu. “Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” kata Prabowo.
Dalam ranah perlindungan sosial, pemerintah tengah mendorong digitalisasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran serta transparansi dalam penyaluran bantuan. Prabowo menyampaikan bahwa digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan di 153 kabupaten dan kota di 38 provinsi, dengan lebih dari tiga juta keluarga yang telah terdaftar melalui sistem tersebut.
Sebelumnya, masyarakat yang kurang mampu harus mengeluarkan biaya untuk perjalanan, pengurusan dokumen, fotokopi, dan kehilangan waktu bekerja. Kini, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya. “Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat mengeluarkan waktu 75 sampai 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” jelasnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi beban administrasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Prabowo juga menegaskan bahwa digitalisasi dalam perlindungan sosial akan terus diperluas, mencakup berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi, untuk memastikan bahwa lebih banyak masyarakat dapat menikmati manfaat yang diberikan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan di masyarakat.
Komentar