Perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa pada akhir masa jabatannya kini tengah dievaluasi oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Tindakan restrukturisasi ini terjadi pada Kamis, 10 September 2026, beberapa hari menjelang pelantikan Suahasil sebagai menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026.
Lebih dari 400 pejabat, termasuk sekitar 50 dari level Eselon II dan 350 dari level Eselon III, terlibat dalam perombakan tersebut. Perubahan ini mencakup berbagai unit di Kemenkeu, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Badan Layanan Umum (BLU), serta Special Mission Vehicle (SMV).
Empat hari setelah perombakan, tepatnya pada Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Pergantian ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan untuk sisa periode 2024-2029.
Sebelum menjabat sebagai menteri, Suahasil adalah Wakil Menteri Keuangan. Ia meneruskan tugas ini setelah menerima serah terima dari Purbaya di Kantor Kemenkeu pada Selasa, 15 September. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa perombakan pejabat yang terjadi beberapa hari sebelum pergantian menteri menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan pemecatannya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa tidak ada konflik dengan jajaran Kemenkeu. Ia juga menekankan bahwa keputusan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
Setelah Purbaya tidak lagi menjabat, isu perombakan pejabat kembali mencuat. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengajukan permohonan agar perombakan yang berlangsung pada 10 September ditunda atau bahkan dibatalkan. Bimo mengungkapkan bahwa sejumlah nama dalam daftar perombakan tidak melalui proses penilaian talent management di DJP.
“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ungkap Bimo pada Rabu, 16 September 2026, sebagaimana dikutip dari detikFinance. Ia menambahkan bahwa kondisi ini dikhawatirkan akan memberikan sinyal negatif kepada pegawai yang telah melalui proses penilaian dan tahapan seleksi yang benar.
Menurut Bimo, pejabat yang dianggap tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan akan dicoret dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan di internal Kemenkeu terkait dengan pelaksanaan perombakan yang dinilai tidak transparan dan adil.
Seluruh perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan birokrasi yang terjadi di Kementerian Keuangan di Indonesia, dimana setiap langkah dan keputusan yang diambil tidak selalu berjalan mulus dan dapat memunculkan berbagai reaksi dari para pegawai dan pejabat terkait. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perombakan pejabat tidak hanya sekadar perubahan posisi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana organisasi beradaptasi dengan kepemimpinan baru, serta kepercayaan dan harapan pegawai terhadap masa depan Kemenkeu.
Dengan pelantikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan, masyarakat dan pegawai Kemenkeu menantikan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja lembaga ini, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil akan mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
Komentar