Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa pembangunan di Papua harus dilakukan secara komprehensif. Akan tetapi, fokusnya tidak hanya pada konektivitas jalan, melainkan juga pada penguatan infrastruktur dasar yang vital untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menko AHY saat melakukan kunjungan peninjauan terhadap pembangunan Jalan Skory Puay di Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, yang berlangsung pada Kamis, 17 September 2026. Kunjungan ini berlangsung segera setelah kedatangannya di Papua.
Menurut Menko AHY, pengembangan infrastruktur merupakan elemen krusial dalam usaha pemerintah untuk menanggulangi ketimpangan sosial, sekaligus menjamin bahwa manfaat dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Papua.
“Pembangunan, terutama ekonomi, itu adalah milik semua, bukan hanya milik masyarakat Jawa; misalnya, ini milik masyarakat Papua. Apalagi kita berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” tegas Menko AHY.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menerima berbagai aspirasi dari masyarakat sekitar. Beragam kebutuhan yang diungkapkan mencakup aksesibilitas jalan, penyediaan air bersih, perumahan yang layak, serta fasilitas sanitasi dan pendidikan.
Menko AHY menyatakan bahwa penyediaan air bersih adalah kebutuhan fundamental yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, serta berperan penting dalam sektor peternakan dan pertanian. “Air bersih ini sumber hidup. Tanpa air bersih kita semua sulit untuk hidup, tidak sehat hidupnya, belum lagi bicara untuk ternak kita, untuk tanaman kita. Jadi air bersih ini vital,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Menko AHY mendorong Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengawal program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih di daerah tersebut.
Menko AHY juga mengangkat isu mengenai kondisi perumahan dan sanitasi yang dihadapi oleh masyarakat. Ia menekankan perlunya perhatian pemerintah pada penyediaan rumah yang layak huni, Mandi, Cuci, Kakus (MCK), serta jamban. “Sanitasi juga menentukan kesehatan. Permasalahan stunting itu bukan hanya karena kurang gizi, melainkan juga karena kondisi rumah, kondisi sanitasi yang tidak memadai, tidak sehat,” lanjutnya.
Dalam ranah pendidikan, Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus sejalan dengan pengembangan infrastruktur. Ia percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh secara sehat dan memperoleh pendidikan yang memadai. “Kemiskinan itu diputus oleh pendidikan,” tegasnya.
Pemerintah terus mendorong revitalisasi sekolah, termasuk melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah pusat. Menko AHY juga menyampaikan bahwa Program IJD (Infrastruktur Jalan Daerah) sedang dilaksanakan di berbagai wilayah Papua. Tercatat ada 32 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 dan 42 kegiatan pada tahun 2026 di enam provinsi di Tanah Papua.
Di Provinsi Papua, akan ada empat kegiatan pada tahun 2025 dan sepuluh kegiatan pada tahun 2026, termasuk proyek-proyek yang bersifat multiyears. Secara keseluruhan, Program IJD untuk tahun 2025-2026 mencakup 427 sasaran dengan total anggaran sekitar Rp8,68 triliun.
“Indonesia ini luas dan semua harus mendapatkan perhatian, tapi percayalah bahwa Papua juga selalu mendapatkan perhatian khusus dan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Menko AHY menutup pernyataannya.
Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat saat kunjungan ini akan dicatat dan dibawa untuk dibahas lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait. “Semua saya catat, tidak hanya saya sampaikan ke Jakarta nanti dan mudah-mudahan bisa kita kawal pelaksanaannya,” imbuhnya.
Dalam tinjauan Jalan Skory Puay tersebut, Menko AHY didampingi oleh Gubernur Jayapura, Mathius Derek Fakhiri; Ketua DPRD Provinsi Papua, Deny Heny Bonak; Bupati Jayapura, Yunus Wonda; serta sejumlah pejabat lainnya.
Komentar