Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur strategis di Papua Pegunungan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, memperbaiki konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan jalan dan jembatan sangat penting untuk mempercepat konektivitas antarkawasan. Menurutnya, hal ini adalah kunci untuk mendukung mobilitas masyarakat dan membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta pemerintahan di Tanah Papua.
“Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Papua. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” jelasnya.
Dody juga menambahkan bahwa inisiatif pembangunan infrastruktur ini selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan pembangunan nasional yang lebih inklusif.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PU, Pranoto, mengungkapkan bahwa salah satu proyek infrastruktur yang mendapat perhatian adalah Jembatan Gantung Logonoba yang terletak di Kali Uwe, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.
Kementerian PU, lewat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan, telah melaksanakan survei untuk mengevaluasi kondisi kerusakan jembatan tersebut dan menentukan langkah perbaikan yang dibutuhkan. “Ada jembatan gantung yang rusak di Kali Uwe, Distrik Wouma, dari BBPJN Papua-Papua Pegunungan sudah melakukan survei kerusakan,” ujarnya.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur konektivitas, Kementerian PU juga memperhatikan pengembangan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan. Rencana awal mencakup pembangunan tiga gedung pemerintahan: Gedung Gubernur, DPRD, dan MPRP, yang semula dijadwalkan untuk dimulai pada 2024. Namun, realisasinya terhambat oleh kondisi sosial di lokasi tersebut.
Pranoto menjelaskan bahwa Kementerian PU saat ini sedang melakukan kajian kelayakan untuk menentukan lokasi baru yang lebih tepat di Kabupaten Jayawijaya. Proses ini diharapkan dapat memberikan waktu untuk mempersiapkan pembangunan kawasan pemerintahan yang lebih baik setelah kondisi di lapangan memungkinkan.
Untuk tahun 2026, Kementerian PU merencanakan sekitar 114 kegiatan di Papua Pegunungan, yang mencakup bidang sumber daya air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Kegiatan ini berfokus pada beberapa proyek utama, seperti pengendalian banjir Sungai Wouma di Kota Wamena dan peningkatan Jalan Pirime sepanjang 2,34 kilometer. Selain itu, pembangunan Jalan Towe Hitam-Oksibil II sepanjang 3,74 kilometer dan Jalan Oksibil-Iwur sepanjang 4,79 kilometer juga termasuk dalam rencana tersebut.
Selain proyek tersebut, ada juga sejumlah 22 paket kegiatan yang belum dilaksanakan. Paket ini meliputi tujuh paket Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), 12 paket Bantuan Pemerintah melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan tiga paket Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan bahwa dukungan bagi Papua Pegunungan terfokus pada penguatan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di Papua Pegunungan.
Komentar