Percepatan pemulihan infrastruktur setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah dilakukan secara intensif. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengunjungi Kabupaten Nagekeo pada Senin (17/8/2026) untuk menilai situasi masyarakat yang terdampak dan memastikan bahwa upaya penanganan infrastruktur berlangsung dengan cepat.
Selama kunjungan, Menteri Dody bertemu dengan warga di lokasi pengungsian serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa bangunan yang terpengaruh oleh gempa.
Ia juga melakukan koordinasi dengan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan dari BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempercepat proses pendataan dan penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Menteri Dody mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan data sementara beserta lokasi-lokasi kerusakan yang terjadi.
Data ini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran.
Dengan adanya data tersebut, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum akan dapat segera diturunkan ke lokasi, untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta memeriksa kondisi di setiap titik yang terkena dampak.
“Kami hadir pada setiap bencana karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama; secepatnya kita harus bangkit. Jadi, saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” ungkap Dody.
Menteri Dody juga menekankan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan memberikan dukungan teknis serta melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan prioritas lokasi yang perlu segera ditangani.
“Terkait mana yang prioritas, nanti biar Pak Bupati yang menentukan; kita yang mulai kerjakan. Kewajiban kami dari pusat bahwa memang membantu dan Pak Bupati sebagai wakil membantu menjaga dan mana yang akan kita kerjakan,” jelasnya.
Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores sebelumnya mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT segera mengerahkan personel dan peralatan untuk memperbaiki akses yang terdampak longsor dan kerusakan jalan.
Sebanyak 9 ruas jalan nasional mengalami kerusakan akibat gempa. Kerusakan tersebut mencakup puluhan titik longsoran, patahan pada badan jalan, serta kerusakan pada beberapa jembatan dan pelat duiker.
Hingga tanggal 16 Agustus 2026, seluruh 9 ruas jalan yang terdampak telah kembali berfungsi.
Delapan ruas yang merupakan bagian dari jalur Trans Flores, seperti jalur Labuan Bajo, Ende, dan Maumere, sudah dapat dilalui kembali. Selain itu, ruas Ruteng–Reo–Kedindi juga telah beroperasi kembali.
Sementara itu, penanganan sementara telah dilakukan pada 40 titik longsoran sehingga bisa berfungsi kembali.
Empat titik patahan pada badan jalan juga telah ditangani dengan baik.
Sementara untuk kerusakan pada 5 titik jembatan dan pelat duiker, meskipun mengalami kerusakan, masih bisa berfungsi sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan.
BPJN NTT juga mempercepat proses kerja di lapangan dengan memobilisasi 7 unit ekskavator dan 4 unit loader untuk berbagai lokasi yang terkena dampak.
Alat-alat berat ini digunakan untuk membersihkan material longsor, memperbaiki bagian-bagian jalan yang rusak, dan memastikan akses menuju wilayah terdampak tetap terbuka.
Kembalinya fungsi 9 ruas jalan nasional yang terdampak gempa merupakan langkah penting dalam proses pemulihan di Pulau Flores.
Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk terus melanjutkan penanganan berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, dengan fokus utama pada keselamatan masyarakat serta kelancaran akses.
Komentar