Politikus dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, telah mengungkapkan keprihatinannya terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025. Keputusan ini dianggap berpotensi menghambat akses publik terhadap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Dalam sebuah pernyataan tertulis yang disampaikan pada Selasa (16/9), Didi mempertanyakan alasan di balik langkah yang diambil oleh KPU tersebut. Ia mengungkapkan, “Mengapa lembaga penyelenggara pemilu justru menutup akses terhadap hal mendasar yang seharusnya menjadi hak publik untuk tahu.”
Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, bersama Sekretaris Jenderal, Novy Hasbhy Munnawar, pada 21 Agustus 2025, menetapkan bahwa beberapa dokumen persyaratan untuk capres-cawapres akan ditutup dari akses publik selama lima tahun. Dokumen-dokumen tersebut mencakup fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan kesehatan, hingga ijazah pendidikan.
Walaupun keputusan tersebut memberikan ketentuan bahwa dokumen-dokumen ini dapat diakses jika ada persetujuan dari pihak terkait atau jika pengungkapannya dianggap perlu berkaitan dengan jabatan publik, banyak pihak tetap merasa khawatir. Didi berpendapat bahwa sikap tertutup ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang seharusnya transparan.
Didi menekankan bahwa transparansi adalah suatu kewajiban bagi para calon pejabat publik. “Transparansi bagi calon pejabat negara adalah kewajiban, bukan pilihan,” ujarnya. Pernyataan ini menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pemilu, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga demokrasi dan kepercayaan publik.
Keputusan KPU ini menciptakan polemik di kalangan masyarakat dan para pengamat politik. Banyak yang berpendapat bahwa akses terhadap informasi dasar mengenai calon pemimpin sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cerdas oleh pemilih. Penutupan akses terhadap dokumen penting bisa memicu ketidakpuasan dan skeptisisme di kalangan publik.
Seiring dengan dinamika politik yang terus berkembang, Didi dan pihak lainnya meminta agar KPU mempertimbangkan kembali keputusan ini. Dengan adanya akses terbuka terhadap dokumen-dokumen penting, diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan pemilihan umum yang lebih demokratis dan transparan. Pemilih berhak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang tepat dalam memilih pemimpin masa depan.
Komentar