Sebanyak 29 individu kehilangan nyawa mereka akibat gangguan yang ditimbulkan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan selama periode Januari hingga September 2026. Data tersebut diperoleh dari Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin yang menyampaikan informasi tersebut dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Dari keseluruhan korban yang teridentifikasi, 25 merupakan warga sipil, sementara empat lainnya adalah anggota TNI dan Polri.
Kapolda Patrige mengungkapkan bahwa selama periode yang sama, tercatat sebanyak 76 aksi kekerasan yang dikategorikan oleh pihak kepolisian sebagai gangguan dari KKB. Aksi-aksi tersebut meliputi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman, serta perampasan senjata api.
Selain nyawa yang hilang, evaluasi juga menunjukkan terdapat 642 insiden yang berkaitan dengan gangguan keamanan di daerah Papua Pegunungan antara bulan Januari hingga September 2026. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan dan pemerintahan setempat, yang berupaya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Polda Papua, bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum guna menangani isu keamanan yang ada. Kapolda Patrige juga menambahkan bahwa pendekatan dalam aspek keamanan dilakukan bersamaan dengan program-program yang mendekatkan diri kepada masyarakat melalui Binmas Noken.
Pengamanan serta patroli akan diperkuat di berbagai jalur yang dianggap berisiko tinggi, seperti Wamena-Tolikara, Wamena-Yalimo, Wamena-Lanny Jaya, dan Wamena-Nduga. Pendekatan kepada masyarakat juga dilakukan dengan mengedepankan pembinaan generasi muda serta pelayanan kesehatan.
Kapolda Patrige menekankan bahwa penanganan masalah keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata. Ia menyatakan pentingnya kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.
Polda Papua dan pemerintah daerah Papua Pegunungan berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan fokus pada perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pendekatan yang bersifat humanis. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung keamanan, kedamaian, serta kelangsungan pelayanan publik di Papua Pegunungan.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menegaskan bahwa penanganan kasus-kasus kriminal oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan prosedur dan standar operasional yang berlaku. Penekanan pada perlunya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keamanan menjadi perhatian utama dalam situasi seperti ini.
Komentar