Polda Metro Jaya telah mengungkap tiga klaster yang diduga terlibat dalam pendanaan dan penggerakan massa terkait kerusuhan yang berlangsung pada 27 Agustus 2026. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan indikasi pembayaran kepada peserta aksi berkisar antara Rp40 ribu hingga Rp70 ribu per orang.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menyatakan bahwa temuan ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan yang dilakukan dalam kasus kerusuhan tersebut. “Hasil pengembangan proses penyidikan, kami menemukan fakta hukum terkait pihak-pihak yang melakukan pendanaan dan pergerakan massa,” ujar Iman dalam konferensi pers.
Pada klaster pertama, polisi mencurigai adanya pemberian dana sebesar Rp40 ribu per individu kepada massa yang dikelola oleh seorang koordinator lapangan berinisial JT. Penyidik berpendapat bahwa JT diduga menerima instruksi dari seseorang yang dikenal dengan inisial PKL. Selanjutnya, PKL diduga mendapat arahan dari KHT atau HY, yang pada gilirannya menerima perintah dari SO.
Pihak kepolisian kini sedang menyelidiki lebih lanjut mengenai peran masing-masing individu dalam struktur koordinasi tersebut. Oleh karena itu, nama-nama yang disebutkan dalam pengembangan kasus ini tidak sepenuhnya dianggap sebagai tersangka, sesuai informasi yang disampaikan di konferensi pers.
Dalam klaster kedua, penyidik menemukan dugaan adanya pendanaan yang dipimpin oleh seorang koordinator bernama ER, yang disebut-sebut merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta. ER diduga menjanjikan uang sebesar Rp70 ribu kepada setiap orang yang digerakkan dalam kerusuhan tersebut.
“Klaster dua, kami menemukan adanya temuan dari korlap atas nama ER. Ini juga kami sedang melakukan pendalaman, di mana Saudara ER salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70 ribu per kepala,” jelas Iman. Penyidik menambahkan bahwa ER diduga menerima instruksi dari sebuah badan hukum yang berada di Jakarta, namun identitas badan hukum tersebut belum terungkap karena proses investigasi masih berlangsung.
Berbeda dengan dua klaster sebelumnya, klaster ketiga melibatkan tiga tersangka berinisial B, N, dan P. Ketiga individu ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan eksploitasi anak. Penyidik menemukan bahwa B, N, dan P diduga menggerakkan serta memberikan imbalan kepada anak-anak untuk dilibatkan dalam aksi kerusuhan.
Saat ini, ketiga tersangka sedang menjalani proses penyidikan di Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya serta telah ditahan. Dalam kasus ini, penyidik menerapkan Pasal 76H juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 76I juncto Pasal 88 terkait dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak.
Langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian menunjukkan komitmen mereka dalam mengusut tuntas kasus ini. Penggunaan anak-anak dalam kerusuhan adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Diharapkan penyidikan yang sedang berlangsung dapat mengungkap lebih banyak fakta dan melibatkan semua pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan pendanaan dan pergerakan massa.
Komentar