Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, untuk menerima informasi terkini mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat pada Sabtu (22/8/2026). Dalam rapat yang membahas penanganan karhutla, pemerintah melaporkan adanya 3.704 titik panas atau hotspot yang ditemukan dalam pemantauan selama 24 jam terakhir.
Dari total tersebut, 198 titik teridentifikasi sebagai hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 titik pada tingkat kepercayaan menengah, dan 406 titik termasuk dalam kategori kepercayaan rendah. Informasi ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn) Asrianus Bulo kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah.
Menurut Bulo, “Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga terdapat Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” seperti yang diungkapkan dalam keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada hari yang sama.
Penyebaran titik hotspot menunjukkan perhatian khusus pemerintah terhadap wilayah selatan dan timur Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara menjadi daerah yang paling banyak terdeteksi titik panasnya. Selain itu, sejumlah hotspot juga terpantau di wilayah lain seperti Sanggau, Sintang, dan Sambas.
Dengan tingginya jumlah titik panas yang terdeteksi, kondisi karhutla di Kalimantan Barat menjadi semakin serius, terutama saat Presiden Prabowo memutuskan untuk meninjau langsung penanganan di lapangan.
Sebagai bagian dari penanganan kebakaran, pemerintah juga membahas situasi cuaca yang mungkin dapat membantu mengatasi karhutla. Berdasarkan prakiraan cuaca, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, khususnya di wilayah timur Kalimantan Barat, antara 21 hingga 27 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada periode 11-18 Agustus 2026, namun operasi tersebut harus dihentikan karena kondisi awan yang dianggap tidak memadai untuk dilakukan modifikasi.
Saat ini, pemerintah kembali menyiapkan OMC. Melalui koordinasi dengan BMKG, terdapat potensi awan yang dapat dimanfaatkan antara 23 hingga 27 Agustus 2026. “Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awan akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” jelas Bulo.
Rapat penanganan karhutla dilaksanakan setelah kedatangan Prabowo di Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan daerah hadir untuk memberikan laporan mengenai kondisi terkini serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani kebakaran yang terjadi.
Langkah-langkah strategis dan koordinasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus meningkat. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari karhutla dan melindungi lingkungan serta masyarakat sekitar.
Komentar