Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah telah menutup sebanyak 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya penataan dan perampingan struktur perusahaan negara. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahunnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang berlangsung dalam rangka merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan, “Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN.”
Menurut penjelasannya, penghematan tersebut berasal dari berkurangnya biaya operasional yang sebelumnya dialokasikan untuk struktur perusahaan, termasuk gaji direktur dan komisaris, serta sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak memberikan kontribusi yang signifikan. “Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa langkah penataan BUMN ini berawal dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh pemerintah. Dalam kajian tersebut, pemerintah mendapati jumlah entitas BUMN yang ada mencapai 1.074 jika dicakup seluruh anak dan cucu perusahaan.
Angka tersebut dinilai terlalu tinggi karena adanya sejumlah entitas yang dianggap tidak produktif. Selain itu, banyaknya perusahaan juga menyebabkan adanya struktur direksi dan komisaris yang berlapis, yang pada gilirannya menambah beban operasional perusahaan.
Oleh sebab itu, pemerintah kemudian memulai proses restrukturisasi dengan menutup perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak memberikan nilai tambah. Dengan langkah ini, diharapkan beban yang tidak perlu dapat diminimalkan dan fokus pada perusahaan yang lebih produktif dapat ditingkatkan.
Proses penutupan 290 BUMN ternyata bukanlah akhir dari upaya perampingan. Pemerintah menetapkan target untuk mengurangi jumlah BUMN menjadi maksimal 300 perusahaan pada akhir tahun 2026. “Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Prabowo.
Langkah tersebut diakui Presiden sebagai sebuah restrukturisasi korporasi dalam skala besar, di mana pemerintah ingin memastikan bahwa perusahaan-perusahaan negara yang tersisa benar-benar mampu memberikan nilai tambah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan upaya ini akan mendatangkan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, namun juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap agar struktur BUMN di masa depan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, agar dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi negara. Hal ini sejalan dengan cita-cita untuk menjadikan perusahaan negara sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komentar