ASPIRASIINDONESIA.COM Peluang PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan kadernya sebagai wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka memunculkan perdebatan mengenai tafsir konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Perbedaan ketentuan tersebut menjadi persoalan yang perlu diperhatikan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengusulkan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sejumlah nama kader PDIP yang mencuat dalam bursa pengganti Gibran adalah Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Namun, peluang keduanya masih menghadapi persoalan terkait ketentuan asal partai pengusung.
Pengamat politik Kelompok Kajian dan Diskusi Indonesia (KIKA), Herdiansyah Hamzah, menjelaskan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon wapres kepada MPR.
Baca juga: PDIP Sebut Wapres Pengganti Gibran Idealnya dari Partai Besar di Parlemen
Sementara itu, UU MD3 membatasi calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wapres terpilih.
Herdiansyah menilai konstitusi harus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan perbedaan penafsiran tersebut.
“Aturan dasar yang menjadi fundamental dasar negara kita yaitu konstitusi. Kita tegak lurus di situ,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kader PDIP masih berpeluang masuk dalam bursa, tetapi terdapat konsekuensi administratif dan politik yang harus diperhitungkan.
“Peluang kader dari PDIP untuk mengisi posisi cawapres atau cawapres pengganti Mas Gibran mengemuka, asal ya kader yang dimaksud Mbak Puan atau Mas Pram mundur atau nonaktif dari PDIP,” kata Agung.
Di sisi lain, masuknya PDIP berpotensi memicu kecemburuan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Sebab, PDIP bukan bagian dari koalisi pengusung pasangan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencalonan tetap harus memperhatikan ketentuan UU MD3.
“Calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” tutur Yusril.
Baca juga: Gibran Mundur dari Wapres, PDIP: Evaluasi Proses Pencalonan Tetap Berlanjut
Dengan demikian, keputusan Prabowo tidak hanya menentukan sosok pendampingnya, tetapi juga menjadi ujian bagi kepastian hukum dalam proses pergantian wakil presiden.
Komentar