Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menjelaskan kriteria sosok yang tepat untuk mengisi posisi wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Ia berpendapat bahwa figur yang dipilih sebaiknya berasal dari kelompok politik besar di dalam parlemen dan memiliki hubungan yang erat dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Said disampaikan dalam sebuah keterangan tertulis pada Jumat, 13 November 2026, sebagai respons terhadap langkah Gibran yang mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Dalam penjelasannya, Said merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai pengisian posisi wakil presiden yang kosong. Pasal tersebut menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai waktu paling lambat 60 hari untuk menggelar sidang dan memilih wakil presiden berdasarkan dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Dengan mengikuti mekanisme ini, Said memperkirakan bahwa Indonesia akan memiliki wakil presiden baru sebelum tanggal 12 Januari 2027.
“Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu,” ucapnya.
Said menilai bahwa Presiden Prabowo memiliki fleksibilitas dalam menentukan calon wakil presiden yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahannya. Calon tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam koalisi, luar koalisi, maupun tokoh-tokoh non-politik, seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan.
Ia juga mengungkapkan bahwa setiap opsi memiliki kelebihan dan risikonya masing-masing. Apabila presiden memilih kader dari internal koalisi, terutama dari Partai Gerindra, maka risiko perbedaan arah politik dapat diminimalkan.
Di sisi lain, Prabowo juga dapat mempertimbangkan tokoh dari partai koalisi lainnya dengan memperhatikan kekuatan politik yang ada di DPR serta kemampuan teknokratik mereka.
Calon dari luar koalisi juga menjadi pilihan yang dapat memperkuat persatuan dan meningkatkan dukungan politik, baik di parlemen maupun di luar lembaga legislatif.
Alternatif lainnya adalah mengangkat figur profesional, ulama, atau budayawan yang tidak terikat dengan kelompok politik tertentu.
“Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres berasal dari kelompok politik, tetapi harus memiliki ikatan yang kuat dengan presiden. Calon tersebut harus mampu memahami karakter presiden, serta tahu perannya sebagai wakil presiden,” terang Said.
Said menekankan bahwa sosok ideal untuk menggantikan Gibran seharusnya berasal dari kelompok politik yang memiliki pengaruh besar di parlemen, dan jika memungkinkan, merupakan partai terbesar. Selain itu, wakil presiden juga dituntut memiliki kompetensi serta rekam jejak yang baik dalam pemerintahan.
Harapannya, wakil presiden dapat membantu presiden dalam mengidentifikasi masalah strategis serta merumuskan solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek maupun menengah.
Namun demikian, Said mengingatkan bahwa wakil presiden tidak boleh menjadi pesaing bagi presiden atau menciptakan dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan nasional. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan dan sinergi dalam kepemimpinan.
Komentar