ASPIRASIINDONESIA.COM Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri memasuki babak baru.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kini mendalami kemungkinan adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar di balik praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Pendalaman tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, penyelidikan dugaan makar membutuhkan pembuktian tersendiri dan tidak bisa langsung disimpulkan hanya berdasarkan temuan penyadapan ilegal.
“Sampai saat ini dugaan perbuatan dan/atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” kata Suyudi.
Ia menjelaskan, penyidik tengah menelusuri pihak yang memberikan perintah, tujuan penyadapan, serta orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: Polri Ungkap Identitas TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo Berpangkat Brigjen
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. LSP merupakan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang diduga memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan. Sementara SU diduga menyetujui kegiatan tersebut dan meneruskan hasilnya kepada LSP.
Adapun EH dan AS diduga berperan dalam pelaksanaan penyadapan hingga penghapusan hasil rekaman elektronik.
Penyadapan tersebut diduga menyasar sejumlah kalangan, mulai dari Presiden, pejabat istana, anggota DPR, tokoh politik, kepala daerah, hingga aktivis dan mahasiswa.
Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dugaan makar juga menjadi sorotan Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi III Mohammad Rano Alfath meminta polisi mengungkap motif di balik penyadapan tersebut.
“Bongkar kasus ini sampai tuntas, kami Komisi III DPR mendukung Polri,” tegasnya.
Sementara itu, Ahmad Sahroni meminta Polri membuka alat-alat penyadapan yang digunakan. Adapun Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam mengingatkan agar dugaan keterlibatan anggota DPR turut ditindaklanjuti.
Baca juga: Menko Polkam Buka Suara soal Kasus Penyadapan Prabowo, Sebut Listyo Sigit Sudah Masuk Proses Hukum
Meski demikian, Kapolri menegaskan dugaan makar masih dalam pendalaman. Seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Komentar