Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya terkait penerapan tayangan jurnalistik sebagai barang bukti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kasus ini melibatkan dokter Tifauzia Tyassuma, yang lebih dikenal sebagai Dokter Tifa.
Pernyataan ini disampaikan Aiman dalam kapasitasnya sebagai saksi di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia menggarisbawahi pentingnya memisahkan mekanisme penyelesaian kasus jurnalistik dari proses hukum pidana. “Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya (produk jurnalistik) tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers,” jelas Aiman di depan majelis hakim.
Aiman merujuk kepada program televisi bernama “Rakyat Bersuara”, di mana Dokter Tifa dan beberapa narasumber lainnya membahas isu mengenai ijazah Joko Widodo pada tanggal 29 April 2025. Aiman menilai bahwa program tersebut dirancang dan diproduksi berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Menurut hemat Aiman, tayangan jurnalistik yang dihasilkan seharusnya diwajibkan untuk melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers, yang berperan dalam penyelesaian sengketa terkait materi jurnalistik. Hal ini mengisyaratkan bahwa produksi berita yang bersifat kontroversial dan menyangkut nama baik seseorang seharusnya tidak dinyatakan sebagai barang bukti di pengadilan.
Diskusi tentang penggunaan tayangan jurnalistik dalam proses hukum menjadi isu yang semakin penting dalam konteks kebebasan pers dan perlindungan terhadap individu. Aiman menekankan bahwa wartawan berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada publik, tetapi ketika produk jurnalistik diperlakukan sebagai barang bukti di pengadilan, maka hal itu dapat menimbulkan risiko terhadap kebebasan berekspresi dan kerja jurnalistik itu sendiri.
Lebih jauh, dalam perspektif Aiman, mekanisme penanganan masalah yang melibatkan produk jurnalistik seharusnya tetap merujuk pada proses internal Dewan Pers. Ini penting untuk menjaga integritas berita serta memberikan perlindungan bagi wartawan dan media. “Sebuah berita seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara etik melalui Dewan Pers, bukan hanya melalui jalur hukum yang bisa berpotensi merugikan,” tegasnya.
Berbicara tentang pendekatan hukum, Aiman menyampaikan bahwa dalam banyak kasus, berbagai elemen media harus mampu beradaptasi dan memahami batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang tanpa mengorbankan prinsip kebebasan pers. Pemisahan fungsi dan metodologi antara dunia jurnalistik dan dunia hukum harus dijaga dengan baik agar keduanya dapat berfungsi secara optimal.
Sikap Aiman Witjaksono yang menolak penggunaan tayangan jurnalistik sebagai barang bukti dalam kasus ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar tentang masa depan jurnalisme di Indonesia. Ini bukan hanya tentang satu kasus, melainkan merupakan refleksi dari tantangan yang dihadapi oleh para wartawan dan lembaga pers dalam menjalankan tugasnya. Melindungi kebebasan pers dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik adalah langkah krusial untuk menjaga integritas serta keberlanjutan jurnalisme di tanah air.
Komentar