Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya dukungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa kerja sama antara kedua institusi ini diperlukan untuk menjaga keamanan infrastruktur yang bersifat strategis, memastikan kelancaran konektivitas, dan memperkuat kepastian hukum pada setiap tahap pembangunan.
Dalam sebuah Dialog Kebangsaan yang berlangsung, Menko AHY menyampaikan hal ini kepada peserta didik Sespim Polri yang berjumlah 445 orang. Peserta tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk unsur TNI, Kejaksaan, dan beberapa perwakilan dari luar negeri.
“Jadi kita jangan hanya berpikir membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih bermanfaat dan berdampak pada masyarakat,” pungkasnya saat memberikan arahan. Menurut Menko AHY, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari banyaknya infrastruktur yang telah dibangun, tetapi juga harus mencakup situasi keamanan yang terjaga, kelancaran aktivitas masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Infrastruktur yang dibangun seharusnya memberikan akses terhadap berbagai peluang, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Menko AHY menjelaskan beberapa ruang lingkup kerja sama antara Polri dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, antara lain: pengamanan proyek dan infrastruktur strategis, pemeliharaan kelancaran rantai pasok serta konektivitas, penguatan kepastian hukum dan tata kelola, serta deteksi dini melalui pertukaran informasi. Langkah-langkah tersebut dianggap perlu untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kendala yang dapat menghambat kemajuan pembangunan.
Beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain adalah risiko sosial, perselisihan dalam pemanfaatan ruang, dan gangguan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai contoh, Menko AHY mengangkat isu pemberantasan mafia tanah, yang bukan hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat dan penguatan kepastian hukum.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah penanganan kendaraan bermuatan berlebih atau over dimension overloading (ODOL). Menko AHY menyatakan bahwa penertiban dalam hal ini sangat penting untuk melindungi infrastruktur jalan, menjamin keselamatan pengguna jalan, dan menjaga kelancaran distribusi logistik.
“Sering kita sedih mendengar kabar, membaca satu keluarga habis ditabrak ODOL. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak salah apa-apa,” kata Menko AHY, menunjukkan keprihatinannya terhadap masalah ini.
Kerja sama antara Polri dan Kemenko Infra juga memiliki peranan penting dalam memperkuat aspek keselamatan transportasi. Ini meliputi pengamanan mobilitas masyarakat selama periode-periode penting seperti Lebaran serta Natal dan Tahun Baru (Nataru), di mana peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan transportasi multimoda sangat diperlukan.
Diharapkan, melalui kolaborasi antarlembaga, pergerakan penumpang dan distribusi barang dapat berlangsung dengan aman dan tanpa hambatan yang signifikan. Menko AHY juga mengingatkan pentingnya upaya menjaga keamanan yang berfokus pada pencegahan dan deteksi dini, dengan pendekatan yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, peran Polri tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam membangun rasa aman serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemerataan manfaat pembangunan. “Polri bersama masyarakat, saya rasa ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus menjadi spirit,” tegasnya.
Menko AHY berharap bahwa hubungan kerja sama yang terjalin dengan baik dapat menciptakan keterkaitan positif antara aspek keamanan dan pembangunan. Situasi yang aman diharapkan menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan, sementara hasil pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pun akan memperkuat kesejahteraan serta stabilitas nasional.
Dialog Kebangsaan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan Koordinator Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri, di antaranya Koordinator Widyaiswara, Irjen Pol Tony Ariadi Effendi; Koordinator Widyaiswara Sespimti, Irjen Pol Joko Setiono; serta Kepala Sespimti, Brigjen Pol Eko Suprihanto. Menko AHY juga didampingi oleh Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, dan Irjen Pol Arief Rahman, bersama dengan Tenaga Ahli Menko, Brigjen TNI Rio Neswan dan Yudhi Prasetyo Purnomo.
Komentar