Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengakui bahwa mereka tidak melakukan verifikasi langsung kepada dinas pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya untuk memastikan kelayakan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 23 September 2026, ketika Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan kepada Afifuddin tentang apakah KPU pernah melakukan kunjungan ke lembaga pendidikan untuk memeriksa dokumen pendidikan Gibran.
Afifuddin menjawab, “Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya.”
Dalam konteks ini, Saldi Isra kemudian membandingkan prosedur yang diambil oleh KPU dalam pemilihan presiden dengan proses verifikasi yang dilakukan di tingkat daerah pada pemilihan kepala daerah. Ia menggarisbawahi bahwa KPU daerah memiliki kebijakan untuk melakukan pengecekan langsung ke sekolah atau instansi terkait guna mengonfirmasi keabsahan dokumen pendidikan para calon yang bertanding.
“KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?” tanya Saldi, mempertanyakan konsistensi prosedur yang dijalankan oleh KPU.
Kritik ini mencerminkan kekhawatiran publik terkait integritas proses pemilihan, di mana keabsahan pendidikan calon pemimpin dianggap sangat penting. Dokumentasi pendidikan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para kandidat, dan kegagalan KPU untuk memverifikasi secara langsung dapat menimbulkan keraguan tentang keandalan dan akurasi informasi yang diajukan.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU diharapkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan transparan dan akuntabel. Verifikasi yang lebih ketat dan detail terhadap dokumen pendidikan calon bisa jadi langkah penting agar proses demokrasi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Verifikasi dokumen pendidikan bukan hanya sekadar prosedur administratif; itu adalah bagian dari upaya menjaga kualitas dan integritas pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu. Masyarakat berhak mengetahui bahwa orang-orang yang mereka pilih memiliki kualifikasi yang sesuai dan sah. Dalam konteks ini, KPU diharapkan untuk mengevaluasi kembali metode yang mereka gunakan dalam melakukan verifikasi, termasuk mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan lapangan jika diperlukan.
Dengan pemilu yang semakin dekat, penting bagi KPU untuk merespons kritik ini dengan serius dan memastikan bahwa setiap calon, termasuk Gibran Rakabuming Raka, memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang ditetapkan secara jelas dan transparan. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dapat dipulihkan dan diperkuat.
Komentar