ASPIRASIINDONESIA.COM Dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menjadi perhatian publik.
Tokoh yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran politik Solo itu diklaim beberapa kali menghadiri pertemuan bersama sejumlah jenderal polisi, termasuk pihak yang kini berstatus tersangka.
Informasi tersebut diungkapkan Host Obor Rakyat Reborn, Setiyardi Budiono, melalui tayangan video yang beredar di media sosial.
Ia mengaku mendapatkan informasi dari sejumlah narasumber mengenai dugaan keterlibatan pimpinan partai tersebut.
“Obor Rakyat mendapatkan informasi valid dari beberapa narasumber bahwa ada seorang ketua umum partai terlibat dalam kasus penyadapan kepada Presiden Prabowo,” kata Setiyardi, Jumat (6/11/2026).
Baca juga: Istana Waspadai Ancaman Penyadapan Usai Kasus Prabowo, Prasetyo: Fokus pada Pembersihan
Setiyardi menyebut salah satu pertemuan berlangsung di kawasan Widya Chandra, Jakarta, sekitar tiga jam sebelum aparat melakukan penangkapan terhadap para tersangka.
“Penyidik sudah tahu sebetulnya rapat ini kerap dilakukan. Si ketua umum partai ini kerap hadir dalam rapat koordinasi tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Setiyardi tidak mengungkap identitas tokoh yang dimaksud maupun bukti yang dapat mengonfirmasi dugaan keterlibatannya.
Hingga kini, kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi mengenai adanya hubungan antara pertemuan tersebut dan operasi penyadapan.
Sorotan turut muncul karena tokoh yang dimaksud diklaim memiliki jabatan dalam pemerintahan. Namun, kedudukan politik maupun jabatan kabinet tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan tanpa proses verifikasi dan tanpa kepentingan penegakan hukum yang sah.
Baca juga: Penerima Data Hasil Penyadapan Prabowo: Siapa Saja Mereka?
Selain dugaan penyadapan, polisi juga mendalami penghapusan berkas hasil pemantauan pada Oktober 2026. Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Komentar