Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkapkan bahwa Slamet telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, 5 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Suhermanto menyatakan, “Peningkatan status tersangka dengan inisial SU (Slamet Uliandi).” Penetapan status ini menunjukkan betapa seriusnya dugaan keterlibatan Slamet dalam kasus penyadapan yang tengah diselidiki.
Slamet diduga memiliki peran yang signifikan dalam aktivitas penyadapan tersebut. Menurut informasi yang beredar, ia menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) di Bareskrim Polri. Hal ini menambah kompleksitas kasus, mengingat posisi strategis yang dimiliki Slamet dalam struktur kepolisian.
Selain itu, Slamet juga dikenal pernah memegang jabatan sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 hingga 2019. Pengalaman panjangnya di bidang ini tentunya membuatnya lebih paham tentang prosedur dan izin yang diperlukan dalam melakukan penyadapan.
Suhermanto juga menginformasikan bahwa terdapat dua tersangka lainnya yang terlibat, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam penjelasannya, Suhermanto menegaskan bahwa kedua tersangka tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Slamet sebelum mereka dapat melanjutkan aktivitas penyadapan.
“Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU,” ujarnya. Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Slamet dalam struktur organisasi yang terlibat dalam tindakan penyadapan yang diduga melanggar hukum ini.
Kasus penyadapan ini sendiri mendapatkan perhatian masyarakat luas karena melibatkan pihak kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Kejadian semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
Lebih lanjut, tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas bisa berpotensi melanggar privasi individu dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks ini, langkah penetapan tersangka kepada Slamet diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi kepolisian untuk membersihkan citra dan menegakkan hukum secara adil. Seiring berjalannya proses hukum, banyak yang menanti perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini, terutama langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pihak Bareskrim Polri dalam menangani kasus penyadapan yang melibatkan anggotanya.
Kami akan terus memantau situasi ini untuk memberikan informasi terbaru yang relevan dan akurat mengenai perkara ini. Masyarakat juga diharapkan tetap kritis dan mewaspadai setiap perkembangan yang terjadi dalam proses hukum ini.
Komentar