Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya motif lain di balik kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto dan beberapa tokoh penting lainnya. Menurutnya, penyidik dari Bareskrim Polri tidak seharusnya berhenti hanya pada pengungkapan siapa yang dicurigai melakukan tindakan penyadapan tersebut.
Lebih jauh, Susno menekankan perlunya penelusuran terhadap aliran informasi serta rekaman yang dihasilkan dari penyadapan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang menerima dan menggunakan informasi yang didapatkan dari tindakan ilegal tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Susno dalam sebuah acara podcast yang dipandu oleh Jurnalisik Inilah.com, pada hari Jumat, 6 November 2026. Ia berargumen bahwa praktik penyadapan yang dilakukan dalam kerangka penegakan hukum seharusnya memiliki batasan waktu dan fokus yang jelas. “Ya wajarnya merekam itu kan kalau kepentingan penegakan hukum ya satu orang, dua orang, ya nggak banyak ya. Dan tidak lama itu merekam itu ya, paling setengah bulan, satu bulan kalau kepentingan itu kan biasanya,” ungkapnya.
Susno membandingkan situasi ini dengan penyadapan yang saat ini menyangkut beberapa pejabat tinggi di Polri. Ia menunjukkan bahwa penyadapan yang berlangsung lebih dari dua tahun dan melibatkan banyak individu menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dan penggunaan informasi yang diperoleh.
“Kalau ini kan, selama dua tahun sekian banyak orang gitu. Ini kan dari situ aja tidak wajar ya. Kemudian publik bertanya, ke mana informasi ini mengalir?” jelasnya.
Dalam pandangannya, penyadapan ini tidak semata-mata dapat dikaitkan dengan kepentingan para jenderal yang sekarang sedang menjadi tersangka. Susno berpendapat bahwa penyidik wajib mengungkap kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang juga memiliki ketertarikan terhadap informasi hasil penyadapan tersebut.
“Nah, saya yakin ini bukan hanya untuk kepentingan para jenderal ini. Tapi ada kepentingan lain, yang kita tunggu siapa itu,” ujarnya. Oleh karena itu, ia mendorong penyidik untuk menyelidiki siapa yang menjadi pengguna akhir atau penerima dari rekaman yang dihasilkan. Hal ini dianggap vital untuk memahami apakah informasi hasil penyadapan disimpan oleh pihak yang melakukan ataukah disalurkan kepada pihak lain.
Walaupun Susno mengemukakan dugaan ini, ia juga mengingatkan publik untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan siapa yang menjadi aktor di balik kasus ini. Proses penyidikan harus dihormati, dan kesimpulan prematur hanya akan mengaburkan fakta yang ada.
Penyadapan ilegal merupakan isu yang serius dan menuntut perhatian yang cermat. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi individu yang menjadi target, tetapi juga bagi sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah investigasi yang transparan dan menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan integritas dalam penegakan hukum.
Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada semua pihak yang terlibat. Penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi prioritas utama. Investigasi yang komprehensif terhadap penyadapan ini dapat membantu mengungkap kebenaran dan menjamin bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum.
Dengan demikian, pengawasan yang ketat terhadap setiap tindakan penyadapan ilegal sangat diperlukan guna melindungi hak privasi individu dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Hasil penyidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini dan langkah apa yang perlu diambil agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Komentar