ASPIRASIINDONESIA.COM Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat tinggi negara berpotensi meluas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini menyusul munculnya informasi mengenai sejumlah anggota Polri yang diduga terkait perkara tersebut, tetapi masih bertugas sebagai penyidik di lembaga antirasuah.
Informasi tersebut dilaporkan Afu.id. Selain sejumlah nama perwira yang sebelumnya mencuat, terdapat personel kepolisian lain yang identitasnya belum diungkap ke publik dan disebut masih menjalankan tugas di KPK.
Jika informasi itu terbukti, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut internal Polri, tetapi juga berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan independensi penyidik di KPK.
Sebelumnya, sejumlah perwira Polri, termasuk Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Nunung Syaifuddin, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.
Penetapan tersebut dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Sudah, sudah resmi dinyatakan sebagai tersangka,” ujar sumber Afu.id, Selasa (3/11/2026).
Baca juga: Kasus Penyadapan Prabowo: MN KAHMI Minta Bareskrim Selidiki Pelaku Intelektual
Selain itu, seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar berinisial FR dan empat anggota polisi lainnya juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diperiksa.
Perkara ini diduga bermula dari temuan penyelidikan internal Polri terkait aktivitas penyadapan terkoordinasi. Kegiatan tersebut disebut berlangsung di sebuah rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Namun, hingga kini belum terdapat pengumuman resmi Mabes Polri yang dapat memastikan identitas seluruh tersangka, status penahanan, maupun konstruksi lengkap perkara tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyatakan akan memberikan penjelasan kepada media mengenai perkembangan informasi yang beredar.
Baca juga: Kapolri Suyudi Bertemu Dua Mantan Kapolri Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Di sisi lain, dugaan keterlibatan personel Polri yang bertugas di KPK membutuhkan klarifikasi dari kedua institusi. Publik menantikan penjelasan mengenai kemungkinan keterkaitan para penyidik tersebut dengan perkara penyadapan serta mekanisme pengawasan yang berlaku.
Komentar