Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mengekspresikan dukungannya yang kuat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Putusan ini mengharuskan pemerintah untuk memisahkan anggaran pendidikan dari anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah krusial dalam upaya mengembalikan fungsi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam konstitusi. Keputusan MK menyatakan bahwa pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh lagi dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib anggaran pendidikan yang besarnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mahkamah memberi batas waktu kepada pemerintah hingga penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028 untuk menerapkan ketentuan tersebut. Habib Syarief menegaskan bahwa putusan ini sejalan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen dari APBN demi kepentingan pendidikan.
Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam sektor pendidikan, alih-alih dialihkan ke program lain, meskipun program tersebut memiliki tujuan mulia. Legislator ini juga menyoroti pentingnya pemisahan anggaran pendidikan dan MBG segera diterapkan dalam penyusunan APBN 2027, agar implementasi keputusan dapat dilakukan lebih cepat.
Menurutnya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Beberapa tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan sarana dan prasarana sekolah, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan mutu proses belajar mengajar di seluruh wilayah negeri ini.
Beliau percaya bahwa pemisahan anggaran tersebut bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga akan membawa dampak positif yang signifikan bagi sektor pendidikan. Dengan dana yang teralokasi secara tepat, berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat lebih mudah diterapkan dan dijalankan.
Lebih jauh, Habib Syarief menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Jika anggaran pendidikan dicampuradukkan dengan program lain, maka akan ada risiko bahwa pendidikan akan terabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu, ia menyerukan agar semua pihak, terutama pemerintah, menyadari urgensi pemisahan anggaran ini dan segera beraksi.
Pendidikan bukanlah sekadar pengalokasian dana, tetapi juga menyangkut kualitas dan akses yang diberikan kepada setiap anak-anak bangsa. Dengan adanya anggaran yang terpisah dan fokus, diharapkan dapat terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui upaya bersama, diharapkan kita bisa menciptakan generasi yang tidak hanya mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga mampu bersaing di era global.
Secara keseluruhan, dukungan Habib Syarief terhadap Putusan MK merupakan langkah yang patut diapresiasi, karena mencerminkan komitmennya dalam memperjuangkan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Semoga langkah ini dapat menjadi momentum positif untuk pembenahan anggaran pendidikan di Indonesia ke depan.
Komentar