BGN Hentikan Sementara Program MBG Selama Libur Sekolah, Audit Dapur Segera Dilakukan

Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja mengumumkan penghentian sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan berlaku selama masa liburan sekolah. Keputusan ini diambil dalam rangka memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur pelaksana program, yang dikenal dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa langkah penghentian sementara ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan memastikan bahwa program berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran saat dilanjutkan setelah liburan. “Iya, setop penyaluran MBG. Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan.

Proses audit yang akan dijalankan mencakup beberapa aspek penting, termasuk kualitas dapur, tata kelola operasional, serta validasi data penerima manfaat. Tindakan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan BGN bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu fokus utama dari audit tersebut adalah memastikan bahwa semua dapur yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar operasional yang telah ditentukan. Pemerintah percaya bahwa kualitas fasilitas dapur berpengaruh langsung terhadap mutu makanan yang diterima oleh peserta program. “Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” tambah Agustina.

Agustina juga menekankan bahwa kualitas makanan yang disediakan tidak dapat dipisahkan dari kualitas dapur yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi. “Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” jelasnya.

Selain aktivitas audit dapur, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap data penerima manfaat. Validitas data dianggap sebagai faktor kunci agar bantuan gizi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan intervensi dari pemerintah. Dalam evaluasi ini, pemerintah berupaya untuk melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat program MBG.

1. Pemerintah menilai bahwa simulasi awal menunjukkan potensi pengurangan jumlah penerima sekitar 8 juta orang untuk meningkatkan efektivitas program.
2. Agustina mengungkapkan bahwa salah satu kelompok yang kemungkinan tidak akan menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga yang mampu.
3. Bantuan gizi akan lebih difokuskan pada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia dini yang membutuhkan dukungan gizi yang lebih besar.

“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” tegasnya.

Penerapan refocusing ini diprediksi akan berdampak pada kebutuhan anggaran program di masa depan. Saat ini, pagu indikatif untuk Program MBG tahun 2027 tercatat sekitar Rp270,2 triliun, yang ditujukan untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat. Dengan penyesuaian ini, pemerintah berharap dapat lebih tepat sasaran dalam penyaluran bantuan gizi kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.