Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa aktivitas masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berjalan dengan normal meski kedua provinsi tersebut terpapar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, kondisi sebenarnya di lapangan menunjukkan tantangan yang lebih serius.
Data dan situasi yang ada menunjukkan bahwa dampak dari asap kebakaran tidak hanya mengganggu penerbangan, tetapi juga berpengaruh pada sektor pendidikan, kesehatan, kegiatan masyarakat, serta kualitas udara secara keseluruhan. Dalam pertemuan pada Rabu, Suharyanto menyampaikan bahwa meskipun lalu lintas, toko, dan rumah makan tetap beroperasi, gangguan yang paling signifikan terasa pada penerbangan yang keluar-masuk Kalbar dan Kalteng akibat kabut asap yang sangat tebal.
Selama ini, BNPB mencatat bahwa dampak dari kebakaran hutan lebih mendalam di Kalimantan Barat. Per 8 September 2026, kadar pencemaran udara dengan PM2.5 sudah mencapai tingkat berbahaya, yang berakibat pada 1.337 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 14 kabupaten/kota. Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk memperpanjang waktu pembelajaran dari rumah.
Keadaan di bidang pendidikan menjadi salah satu indikator nyata dampak dari asap kebakaran hutan. Di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, sekolah-sekolah masih melanjutkan pembelajaran secara daring pada 7 September, karena asap yang tebal serta kualitas udara yang berbahaya. Pemerintah kota menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka hanya akan dilaksanakan kembali setelah kondisi udara membaik.
Di bulan September, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar memperpanjang pembelajaran jarak jauh hingga 25 September 2026. Pembelajaran tatap muka yang terbatas hanya bisa dilakukan dalam kondisi kualitas udara yang diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan pendidikan tetap berjalan, keadaan belum sepenuhnya normal. Banyak siswa yang terpaksa belajar dari rumah karena kondisi sekolah dianggap tidak aman.
Di Kalimantan Tengah, situasi yang sama juga terjadi. Data dari Dinas Pendidikan Kalteng per 22 September 2026 mengungkapkan bahwa sebanyak 135 satuan pendidikan, atau sekitar 32 persen dari total 424 yang terpantau, telah beralih ke pembelajaran dari rumah secara penuh.
Peralihan ini dilakukan karena rata-rata Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kalteng mencapai angka 563, yang termasuk dalam kategori berbahaya. Dampak dari kondisi ini tidak hanya mempengaruhi proses belajar-mengajar, tetapi juga kesehatan. Dinas Pendidikan Kalteng melaporkan 339 kasus ISPA dengan gejala seperti batuk dan pilek, 72 kasus sesak napas, serta 132 kasus iritasi mata dan kulit yang muncul di kalangan siswa. Bahkan, empat kasus harus dirujuk ke fasilitas kesehatan.
Kualitas udara yang buruk menggambarkan seberapa besar dampak dari asap kebakaran hutan terhadap kedua provinsi tersebut. Pada 22 September, rata-rata ISPU Kalteng tercatat 563. Di waktu yang sama, BNPB mengindikasikan bahwa asap tebal masih menjadi hambatan dalam penanganan karhutla.
Evaluasi BNPB pada 21 September menemukan bahwa beberapa wilayah di Kalteng dikelilingi oleh asap pekat yang mengakibatkan jarak pandang mencapai 500 meter. Data ISPU menunjukkan bahwa kualitas udara di sejumlah kabupaten/kota sudah berada dalam kategori berbahaya. Di Kalbar sendiri, pemerintah sebelumnya sudah mencatat bahwa kualitas udara PM2.5 juga berada pada level berbahaya, yang berkontribusi pada ribuan laporan kasus gangguan pernapasan.
Oleh karena itu, persoalan asap tidak dapat dipandang hanya dari perspektif apakah toko-toko masih beroperasi atau kendaraan masih melintas. Kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat jauh lebih penting untuk diperhatikan.
Data terkait penanganan kebakaran menunjukkan bahwa situasi belum sepenuhnya terkendali. Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa hingga 22 September terdapat 643 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalteng dan 50 hotspot di Kalbar. Kalteng menempati urutan tertinggi dalam jumlah hotspot high confidence di antara enam provinsi prioritas yang sedang dipantau oleh pemerintah.
BNPB juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 209,78 hektare lahan yang terbakar di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Suharyanto memprediksi bahwa karhutla baru akan berakhir paling cepat pada pertengahan Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga November 2026.
Dengan demikian, meskipun ada laporan bahwa roda kehidupan masyarakat tetap berputar, kenyataannya aktivitas masyarakat tidak berhenti total. Indikator di lapangan menunjukkan bahwa “berjalan” tidak selalu berarti “berjalan normal”. Situasi sekarang ini meliputi sekolah-sekolah yang dipindahkan ke rumah, kualitas udara yang berbahaya, meningkatnya kasus gangguan kesehatan, penurunan jarak pandang, serta upaya penanganan kebakaran yang masih berlangsung.
Komentar