Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa upaya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dilakukan dengan cara pemotongan anggaran kementerian dan lembaga secara sembarangan. Ia menjelaskan bahwa efisiensi merupakan proses penajaman belanja negara untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang ada digunakan secara optimal dan memberikan output yang sesuai dengan perencanaan.
“Penajaman belanja negara itu dilakukan sepanjang tahun. Bukan hanya di satu titik lalu sudah itu tidak ada penajaman lagi,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa.
Menurut Suahasil, penajaman belanja tidak sama dengan pemotongan anggaran. Sebelum mengambil langkah terkait alokasi anggaran, pemerintah terlebih dahulu harus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan komunikasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
“Penajaman itu bukan berarti potong anggaran, bukan. Penajaman itulah memastikan bahwa alokasi yang ada digunakan dan menghasilkan output sesuai dengan rencananya,” imbuhnya.
Sejak bulan September, Suahasil telah meminta kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan belanja kementerian dan lembaga (K/L). Evaluasi ini mencakup kegiatan yang masih berlangsung, termasuk yang kontraknya belum selesai, namun tidak serta merta dilakukan dengan memangkas anggaran.
“Lihat lagi, tapi bukan berarti kemudian langsung main potong. Bicara dengan KL-nya, bangun komunikasi,” jelas Suahasil.
Dengan demikian, pemerintah terus melanjutkan proses penajaman belanja selama tahun berjalan, dengan mempertimbangkan keserasian antara alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang ingin dicapai.
Di sisi lain, data per 31 Agustus 2026 menunjukkan bahwa realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.791,5 triliun, yang meningkat sebesar 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja pemerintah tetap berjalan lancar hingga menjelang akhir kuartal ketiga 2026.
Belanja kementerian dan lembaga juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Keseimbangan primer masih positif dengan angka Rp154 triliun.
Pemerintah menetapkan outlook defisit APBN untuk tahun 2026 sebesar 2,85 persen dari PDB. Angka ini menjadi acuan bagi pemerintah, meskipun Kementerian Keuangan tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan skenario ekonomi, termasuk fluktuasi harga minyak, nilai tukar, dan imbal hasil dari surat berharga negara.
Untuk APBN tahun 2027, Suahasil menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tetap merujuk pada batas defisit maksimal sebesar 3 persen dari PDB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Kami menggunakan 3 persen sebagai maksimum defisit APBN. Dan saya komit untuk itu,” tegas Suahasil.
Lebih lanjut, pemerintah memperkirakan bahwa defisit APBN 2027 akan berada di bawah batas tersebut, dengan kisaran sekitar 2,4 persen dari PDB.
Komentar