Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya kasus luar biasa dugaan keracunan makanan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua proses pengolahan dan distribusi makanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Selain itu, evaluasi juga akan difokuskan pada kesesuaian kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian penting dari penguatan pengawasan terhadap pengelolaan SPPG. Ia menambahkan bahwa dapur yang tidak memenuhi kriteria keamanan pangan dapat dihentikan operasionalnya.
“SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kita di BGN,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis (10/9). Ia juga menyatakan ada kemungkinan bahwa beberapa dapur belum menjalani seluruh tahapan dalam menyiapkan makanan sesuai dengan SOP. Inilah sebabnya pemeriksaan sangat diperlukan untuk memastikan semua SPPG mematuhi regulasi yang ada.
Pemerintah Kabupaten Pati berencana untuk mulai memeriksa semua 172 SPPG pada pekan mendatang. Proses pemeriksaan ini tidak hanya akan fokus pada kondisi fisik dapur, tetapi juga pada kapasitas dan kemampuan dapur dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengonfirmasi bahwa proses pemeriksaan akan dilakukan bersama beberapa instansi terkait. “Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati,” kata Chandra.
Salah satu faktor yang akan diutamakan dalam evaluasi adalah perbandingan antara kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat. Dapur yang memiliki kemampuan produksi terbatas namun harus melayani hingga 2.500-3.000 penerima akan menjadi sorotan dalam pemeriksaan.
Pemeriksaan ini juga melibatkan Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pati. Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi BGN terkait kelayakan dan perbaikan setiap SPPG.
Saat evaluasi berlangsung, pemerintah masih menangani para penerima manfaat yang mengalami masalah kesehatan pasca mengonsumsi menu MBG. Hingga Kamis (10/9), tercatat 59 orang masih dalam perawatan. Trenggono menyatakan bahwa kondisi semua pasien menunjukkan perkembangan baik dan tidak ada yang dalam keadaan mengkhawatirkan.
BGN bekerja sama dengan Pemkab Pati juga memastikan bahwa biaya perawatan para korban akan ditanggung oleh pemerintah. Penanganan kesehatan ini dilakukan sambil menunggu hasil investigasi untuk menelusuri penyebab pasti dari insiden yang terjadi. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman dan bergizi.
Komentar