Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah mengajukan permohonan untuk tambahan anggaran guna meningkatkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan ini termasuk rencana untuk menyewa enam helikopter dan enam pesawat water bomber yang diperlukan dalam operasi pemadaman kebakaran.
Dalam sesi Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli mengungkapkan pentingnya alokasi dana ini. Kementerian Kehutanan memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp8,692 triliun, yang menunjukkan kenaikan signifikan sebesar Rp1,55 triliun atau 21,77 persen jika dibandingkan dengan pagu indikatif sebelumnya.
Meski demikian, Kementerian Kehutanan masih memerlukan dana tambahan sebesar Rp6,238 triliun. Dari total usulan tersebut, yang telah disetujui baru mencapai Rp1,55 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan dana sekitar Rp4,68 triliun yang perlu dipenuhi untuk mendukung operasional.
Penggunaan anggaran tambahan ini akan difokuskan pada pencegahan dan penanggulangan karhutla. Menurut Raja Juli, dukungan armada udara sangat krusial dalam memperkuat langkah-langkah seperti patroli, pemantauan, deteksi dini, hingga pemadaman kebakaran. “Penguatan dukungan operasional tersebut antara lain dilakukan dengan menyewa 6 unit helikopter dan 6 unit pesawat water bomber yang akan digunakan secara terintegrasi untuk mendukung kegiatan patroli, pemantauan kondisi kawasan hutan, deteksi dini, penanganan dan pemadaman Karhutla secara cepat dan efektif,” ujarnya.
Kementerian Kehutanan memerkirakan bahwa biaya operasional untuk dua belas armada udara tersebut mencapai Rp1,54 triliun per tahun. Rincian operasional mencakup enam helikopter dan enam pesawat water bomber yang diharapkan dapat beroperasi selama delapan bulan dalam periode normal dan empat bulan pada saat musim rawan karhutla. Setiap unit diperkirakan akan membutuhkan sewa sekitar 856 jam dalam setahun.
Raja Juli menambahkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk menyewa armada tersebut dibandingkan membelinya. Menurut pandangannya, skema penyewaan memberikan lebih banyak fleksibilitas tanpa memerlukan biaya belanja modal yang signifikan untuk pembelian aset, serta tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan. “Skema sewa kami nilai lebih fleksibel, efisien, dan responsif dalam mendukung pengamanan kawasan hutan serta pencegahan pengendalian karhutla,” katanya.
Selain penanganan karhutla, tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan juga ditujukan untuk memperkuat kelembagaan hutan di daerah, mengentaskan kemiskinan ekstrem, melakukan pemulihan bencana, serta memperkuat tata kelola kawasan hutan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem hutan yang lebih sehat dan mencegah terjadinya kerugian akibat kebakaran hutan yang sering terjadi.
Dalam konteks perubahan iklim dan semakin meningkatnya intensitas kebakaran hutan, langkah-langkah ini menjadi semakin penting. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, diharapkan Kementerian Kehutanan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dalam melindungi sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
Komentar