Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk periode 2025-2026.
Keputusan untuk menetapkan tersangka tersebut diambil setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan dan menggelar perkara. Brigjen Robertus Yohanes De Deo, Direktur Tindak Pidana Kortas Tipikor Polri, menyampaikan bahwa tim penyidik telah mengumpulkan keterangan dari puluhan saksi dan beberapa ahli di bidangnya.
“Setelah rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Dalam forum gelar perkara tersebut, forum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa, Saudari HT, sebagai tersangka,” jelas De Deo dalam konferensi pers yang diadakan di Mabes Polri pada Jumat (25/9/2026).
Selama proses penyidikan, pihak kepolisian telah memanggil dan memeriksa sebanyak 30 saksi serta empat ahli yang berkompeten. Mereka yang dimintai keterangan berasal dari berbagai bidang, termasuk pidana, hukum perusahaan, bahasa, dan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang ini.
Langkah-langkah yang diambil oleh tim gabungan Kortas Tipikor Polri, Polda Sulawesi Selatan, dan Polresta Gowa termasuk melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Gowa dan rumah jabatan bupati pada Senin (21/9). Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tingkat daerah.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat korupsi merupakan masalah serius yang terus menjadi sorotan di berbagai lapisan pemerintahan. Penanganan tegas terhadap dugaan korupsi di semua tingkatan, khususnya pada tingkat daerah, sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Semoga dengan langkah-langkah yang diambil oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan pihak terkait lainnya, kasus ini dapat terungkap secara transparan dan akuntabel. Upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.
Komentar