Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah memberikan tanggapan terhadap perdebatan mengenai calon wakil presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan bahwa tidak ada larangan jelas yang mengharuskan pengganti Gibran berasal dari partai politik yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Yusril menegaskan bahwa keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menjelaskan, “Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang.” Ini menegaskan bahwa meski ada wacana, keputusan akhir tetap ada di tangan presiden.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa pengaturan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya presiden untuk melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, dan mendapatkan pandangan hukum sebelum mengajukan dua nama calon kepada MPR.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa pun, tapi kita tetap mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan presiden,” ujarnya, menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat inklusif namun tetap berpusat pada otoritas presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga membahas mengenai operasional pemerintahan apabila jabatan wakil presiden tidak terisi sementara Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri. Dia menganggap bahwa kekosongan posisi wakil presiden tidak serta merta membuat wewenang pemerintahan beralih kepada kelompok yang terdiri dari tiga orang.
Yusril berpendapat, “Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden.” Dengan pernyataan ini, Yusril menegaskan bahwa segala keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan tetap berada di tangan presiden, meskipun yang menandatangani adalah wakil presiden.
Ia menambahkan bahwa jika presiden sedang berada di luar negeri dan terdapat keputusan penting yang harus ditandatangani, wakil presiden dapat melakukan hal tersebut atas nama presiden, tetapi bukan karena kewenangannya sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya posisi presiden dalam struktur pemerintahan.
Yusril juga menyoroti kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan presiden tetap berfungsi dan memberikan arahan langsung meskipun berada jauh dari tanah air. “Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” ungkapnya, menekankan bahwa presiden tetap dapat beroperasi secara efektif.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengajukan surat pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR. Tindakan ini membuka peluang bagi proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dan mendorong perbincangan lebih lanjut mengenai siapa yang akan menjadi penggantinya.
Proses ini menjadi perhatian publik, terlebih dalam konteks politik yang dinamis menjelang Pilpres 2024. Masyarakat dan pengamat politik tentunya akan menantikan langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo dan bagaimana dinamika politik di partai pengusungnya berlanjut dalam menentukan calon wakil presiden yang tepat.
Komentar