Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa semua syarat calon dapat terpenuhi dan untuk menghindari timbulnya masalah administrasi atau hukum yang tengah menjadi perhatian, sebagaimana yang dialami Gibran saat ini.
Dalam wawancaranya dengan media, Yusril menjelaskan, “Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu.”
Pernyataan tersebut datang setelah Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak penuh untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Gibran. Proses pengajuan ini dilakukan setelah MPR menggelar rapat guna menyatakan adanya kekosongan jabatan dan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Presiden.
Waktu 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan nama calon dimulai setelah surat pemberitahuan dari MPR diterima oleh pihak eksekutif, ujar Yusril. “Jadi, Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh Presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” tambahnya.
Ia menambahkan, Prabowo dapat melakukan konsultasi dengan partai-partai politik yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai dua calon yang diusulkan tetap berada di tangan Presiden.
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang telah diusulkan oleh Presiden.
Rincian lebih lanjut tertera dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Presiden harus menyampaikan dua calon bersama dengan kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan.
Setelah itu, MPR akan melakukan pemilihan terhadap satu dari dua calon yang diusulkan melalui sidang paripurna yang akan dilaksanakan. Proses ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelangsungan kepemimpinan serta stabilitas pemerintahan negara.
Komentar