Pengendara sepeda motor sering kali terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan ketika menghadapi dugaan pungutan liar saat pemeriksaan di jalan raya. Seringkali, rasa ketidakberdayaan muncul ketika mereka berusaha merekam kejadian, namun justru mendapatkan ancaman untuk dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Wakil Ketua Umum PERADI Profesional, Prof. Dr. Krisna Murti, S.H., M.H., memberikan penjelasan bahwa masyarakat tidak perlu merasa terburu-buru untuk menghapus rekaman yang diambil sebagai bentuk dokumentasi dari dugaan tindak pidana. Dalam situasi seperti ini, rekaman tersebut dapat berfungsi sebagai bukti yang mendukung jika korban memutuskan untuk mengambil jalur hukum.
Krisna menyampaikan melalui media sosial Instagram pribadinya agar masyarakat menyimpan rekaman tersebut. “Rekaman bisa disimpan sebagai dokumentasi dan bahan pendukung apabila korban ingin menempuh jalur hukum,” ungkapnya.
Melalui putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa rekaman yang dilakukan oleh korban untuk tujuan pembuktian hukum adalah sah dan tidak termasuk pelanggaran. Krisna menegaskan, “Mahkamah Konstitusi lewat putusan tersebut sudah menjelaskan bahwa rekaman tersembunyi yang dilakukan oleh korban sendiri untuk tujuan pembuktian hukum itu sah dan bukan pelanggaran hukum.”
Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa putusan ini tidak bisa diartikan sebagai izin untuk merekam setiap percakapan secara rahasia tanpa batasan. Ada batasan dan konteks yang perlu diperhatikan agar tidak melanggar aspek hukum lainnya. Dengan kata lain, masyarakat harus bijak dalam melakukan dokumentasi untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Di tengah keadaan seperti ini, masyarakat perlu lebih sadar akan hak-hak yang mereka miliki. Pengetahuan tentang peraturan yang ada akan sangat membantu untuk menghadapi situasi yang merugikan. Dalam hal ini, langkah yang tepat adalah memahami bahwa alat bukti seperti rekaman dapat menjadi alat untuk melindungi diri dari praktik pungutan liar.
Awareness ini perlu ditingkatkan agar setiap individu tidak ragu dalam merekam kejadian yang mencurigakan tanpa merasa terintimidasi oleh ancaman hukum yang mungkin muncul. Terutama dalam konteks penegakan hukum, setiap orang berhak untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara yang sah.
Pungutan liar adalah masalah yang terus menghantui masyarakat, terutama di area perkotaan. Praktik ini tidak hanya merugikan pengendara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem. Oleh karena itu, para penegak hukum dan instansi terkait diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan transparan untuk menanggulangi masalah ini.
Berkaitan dengan hal tersebut, edukasi tentang hukum dan hak masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi pelapor bagi setiap tindakan yang melanggar hukum. Dengan cara ini, diharapkan praktik pungutan liar dapat diminimalisir dan keadilan dapat ditegakkan di tengah masyarakat.
Komentar