Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dimakzulkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang dipermasalahkan dalam pencalonannya untuk Pilpres 2024.
Syahganda menekankan pentingnya menghormati keputusan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Dalam pernyataannya, yang diungkapkan di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional, ia mencatat, “Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden.”
Di samping itu, ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan dan dinamika yang mungkin muncul di dunia politik dan hukum pasca putusan tersebut, meskipun ia tidak merinci lebih lanjut mengenai jalur politik atau hukum yang mungkin diambil.
“Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Syahganda memberikan komentarnya mengenai tindakan seorang anggota DPRD di suatu daerah yang menurunkan foto Gibran setelah keputusan MK dibacakan. Ia menganggap aksi tersebut tidak tepat, karena Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.
Syahganda berpendapat bahwa anggota DPRD seharusnya lebih bijak dalam mempertimbangkan posisinya sebagai pejabat publik yang menerima gaji dari negara. “Kalau yang turunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara,” jelasnya.
Pernyataan ini muncul setelah MK memberikan putusannya terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan di Pilpres mendatang.
Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada tanggal 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima, karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Di dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau yang setara. Meskipun demikian, Mahkamah menekankan bahwa keputusan ini tidak berdampak pada status Gibran sebagai wakil presiden.
“Status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir ketika ia dilantik dan disumpah sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024,” ungkap MK. Mahkamah juga menegaskan bahwa persoalan mengenai dokumen pendidikan ini berada dalam ranah lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.
Dengan demikian, keputusan MK ini tidak bisa diartikan sebagai langkah yang menyatakan Gibran telah dimakzulkan atau sebagai ketentuan yang mengatur secara langsung seluruh kemungkinan proses politik dan hukum di masa mendatang.
Sementara itu, Gibran mengungkapkan rasa hormatnya terhadap seluruh tahapan dan proses hukum yang berjalan di MK. Ia menegaskan akan tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil presiden meskipun situasi ini terjadi.
Komentar