ASPIRASIINDONESIA.COM Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan tertutup keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran bertemu langsung dengan Prabowo selama kurang lebih dua setengah jam. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang setelah munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Ia juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Gibran, lanjut Prasetyo, meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Gibran. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi sebelumnya mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan wakil presiden.
Baca juga: Istana Bantah Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gibran, Tegaskan Presiden Hanya Berikan Saran
Pengamat Soroti Gibran End Game
Dinamika tersebut memunculkan pertanyaan mengenai masa depan politik Gibran. Apakah pengunduran diri menjadi langkah untuk mengakhiri polemik, atau justru menandai babak baru dalam perjalanan politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut?
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pengunduran diri dapat menjadi salah satu pilihan yang relatif lebih kecil risikonya bagi reputasi politik Gibran dibandingkan menghadapi proses pemakzulan.
Menurut Agung, keputusan mundur berpotensi mengurangi tekanan terhadap citra dan legitimasi politik Gibran.
Terlebih, usia politik Gibran masih panjang sehingga kehilangan jabatan wakil presiden tidak otomatis mengakhiri karier politiknya.
“Skenario mundur paling rasional, objektif, karena memiliki akses yang minimalis terhadap citra, kemudian legitimasi dan reputasi Mas Gibran,” kata Agung, sebagaimana dikutip Tirto, 10 November 2026.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Ia menilai pengunduran diri tidak serta-merta menyelesaikan persoalan legitimasi politik yang selama ini melekat pada Gibran.
Menurut Iwan, keputusan tersebut justru berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai alasan seorang wakil presiden meninggalkan jabatannya sebelum masa pemerintahan berakhir.
Sementara itu, proses pemakzulan juga memiliki konsekuensi politik tersendiri. Iwan menilai langkah tersebut dapat menjadi pukulan bagi reputasi Gibran dan Jokowi.
Namun, dalam situasi tertentu, Gibran berpotensi membangun narasi sebagai korban pertarungan politik elite.
Kesimpulannya, apapun bentuknya Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan oleh DPR, temanya tetap sama seperti judul buku yang ditulis Rismon Sianipar yakni Gibran End Game.
Baca juga: Prabowo Dukung Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Istana Tegaskan Tidak Menolak
DPR Jadi Penentu Arah Politik Gibran?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai perkembangan politik Gibran kini sangat berkaitan dengan langkah DPR.
Menurut Adi, parlemen memiliki peran penting dalam menentukan tindak lanjut atas polemik yang muncul setelah putusan MA dan MK. Ia mengingatkan bahwa lambannya respons DPR dapat memunculkan reaksi politik yang lebih luas di masyarakat.
Terkait kemungkinan Gibran mundur, Adi menilai situasinya masih sulit dipastikan. Ia juga menyoroti perubahan dinamika hubungan politik antara Prabowo dan Gibran dibandingkan saat Pilpres 2024.
Komentar