Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terjadi dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Gibran dan Prabowo berlangsung selama sekitar 2,5 jam.
Dalam dialog tersebut, Gibran mengungkapkan keinginannya untuk mundur di tengah situasi politik dan hukum yang berkembang, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai masalah dokumen pendidikannya.
“Terkait dengan adanya pertemuan pagi ini antara Presiden dan Wakil Presiden, kami ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa benar pagi ini Pak Wapres bertemu dengan Presiden,” jelas Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa.
“Durasi pertemuannya sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Pak Wapres, didampingi tentu saja oleh Pak Presiden, menyatakan niatnya untuk mundur, mengingat dinamika yang ada terkait putusan di MK dan MA,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo menolak permintaan Gibran untuk mengundurkan diri adalah tidak benar.
Menurutnya, Prabowo justru memberikan beberapa saran dalam percakapan tersebut. Sementara itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun kami ingin meluruskan bahwa tidak benar jika dalam pertemuan itu Pak Presiden menolak niat tersebut. Justru dalam diskusi, Presiden memberikan banyak saran,” kata Prasetyo.
“Pak Wapres juga memohon agar diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur PTUN,” tambahnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Gibran telah mengekspresikan niat mundurnya kepada Presiden. Namun, Prasetyo tidak menyebutkan adanya keputusan resmi mengenai pengunduran Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Isu mengenai niat Gibran untuk mundur muncul saat tekanan politik di DPR semakin memanas terkait polemik tentang dokumen pendidikannya.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menginformasikan bahwa sekitar 50 anggota dewan telah menandatangani usulan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Para pengusul berasal dari berbagai fraksi dan surat usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
“Ada sekitar 50 anggota yang sudah menandatangani,” ungkap Mardani, pada Selasa (10/11/2026).
Ketua DPR RI, Puan Maharani, membenarkan bahwa pimpinan DPR sudah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan itu dengan mendengarkan terlebih dahulu masukan dari masing-masing fraksi dan membahas mekanisme yang dapat diambil.
Puan juga menekankan pentingnya agar setiap langkah yang diambil DPR sesuai dengan mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Komentar