Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun baru-baru ini melontarkan kritik terhadap performa Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusannya terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, komisioner KPU saat ini sebaiknya tidak melanjutkan untuk mengikuti proses seleksi sebagai penyelenggara pemilu di masa mendatang. Ia berkeyakinan bahwa masalah ini berhubungan erat dengan tanggung jawab moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ya sebaiknya enggak usah masuk lagi itu. Ini kan mau proses baru. Jadi, kalau secara moral, mereka jangan maju lagi lah. Karena ini bukan urusan Gibran ya, saya tidak ada urusan soal Gibran. Ini menyangkut moral bangsa, berbangsa dan bernegara. Etik dan moral,” tegas Komarudin.
Dalam penilaian Komarudin, proses persidangan di MK juga menunjukkan banyaknya masalah dalam pelaksanaan tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia mencatat bahwa anggaran pemilu yang sangat besar dan panjangnya proses tahapan seharusnya diimbangi dengan sistem verifikasi dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masa anggaran begitu besar, proses kerja begitu panjang. Kemarin proses peradilan MK itu kan menelanjangi seluruh pekerjaan mereka yang kacau itu. Jadi mau bilang salah, ya siapa? Mereka yang harus bertanggung jawab atas seluruh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Komarudin menekankan bahwa isu ini bukan hanya soal Gibran, melainkan juga terkait tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi terhadap syarat pencalonan.
Sementara itu, Komisi II DPR RI mengungkapkan bahwa mereka masih melakukan kajian mendalam terhadap putusan MK sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya.
Selain mengkritik KPU, Komarudin juga menyoroti status Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia menyarankan agar Gibran mempertimbangkan untuk mundur jika mengacu pada kepatuhan hukum. “Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment. Tapi, itu kan tergantung DPR,” tambah Komarudin.
Ucapan tersebut disampaikan menyusul putusan yang dibacakan oleh MK terkait Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum atau legal standing.
Komentar