POLHUKAM NASIONAL
Beranda / NASIONAL / Bohong Besar! Istana Bantah Prabowo Sarankan Gibran Gugat Ijazah ke PTUN

Bohong Besar! Istana Bantah Prabowo Sarankan Gibran Gugat Ijazah ke PTUN

Bohong Besar! Istana Bantah Prabowo Sarankan Gibran Gugat Ijazah ke PTUN

ASPIRASIINDONESIA.COM Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menegaskan, Prabowo tidak pernah memberikan arahan sebagaimana yang disampaikan Gibran. Ia justru merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang dinilainya sesuai dengan pembicaraan langsung bersama Presiden.

Menurut Syahganda, Yusril merupakan pejabat yang paling akhir bertemu Prabowo di Istana Negara setelah agenda pemberian gelar pahlawan.

Ia mengaku turut hadir dalam pertemuan tersebut sehingga mengetahui pembahasan yang berlangsung.

“Yang jelas yang benar Pak Yusril tadi. Enggak (benar saran PTUN). Yang benar Yusril, karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ soalnya,” ujar Syahganda, dikutip dari Media Indonesia, Selasa (10/11/2026).

Keluhan Pelaku Usaha Pariwisata Malang Raya: Prof. Mohammad Hatta Dorong Kepastian dan Penyelarasan Aturan Industri

Baca juga: 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran, Simak Tahapan Selanjutnya!

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas adanya perbedaan keterangan antara Gibran dan pihak Istana mengenai arahan Presiden terkait polemik ijazah kesetaraan SMK milik Wakil Presiden.

Sebelumnya, Gibran mengaku mendapat saran dari Prabowo agar tetap berjuang melalui jalur hukum. Ia menyebut upaya tersebut dapat ditempuh dengan menghadirkan dokumen pendidikan serta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Namun, Syahganda menilai persoalan hukum tersebut sudah memiliki batasan yang jelas. Ia mengacu pada penjelasan Yusril bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara dengan materi serupa telah berkekuatan hukum tetap.

Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun PK dalam perkara tersebut karena tidak berstatus sebagai tergugat intervensi.

Gibran Mundur dari Wapres: Pensiun dan Fasilitas Sesuai UU yang Diatur

Sementara mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden, Syahganda tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Ia meminta persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Yusril.

Baca juga: Sidang Ijazah Gibran di PTUN Memanas, Penggugat Walk Out dan Ajukan Pencabutan Gugatan

“Nanti Pak Yusril yang jembatani. Tanya Pak Yusril deh,” pungkasnya.

Siapa Pengganti Gibran? Denny Indrayana Jelaskan Aturan dalam UUD 1945 dan UU MD3!

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *