Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong pada Rabu (30/9/2026) untuk memverifikasi laporan mengenai fasilitas mewah yang sebelumnya diungkap oleh Ombudsman.
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII, Dewi Asmara, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, serta sejumlah anggota lainnya dari Komisi XIII.
Dalam inspeksi yang dilakukan, tim menemukan sejumlah fasilitas rumah tangga di beberapa bangunan, seperti kulkas, televisi, kasur, dan sofa. Bahkan, mereka juga menemukan botol-botol bir di dalam kulkas salah satu hunian.
Dewi mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan akan disampaikan bersamaan dengan temuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Kami akan menyampaikan hasil apa yang kami lihat dengan apa yang kami cek di lapangan kemudian hasil dari Inspektorat Jenderal,” ungkap Dewi saat berbicara dengan wartawan pada hari itu.
Sesaat setelah tiba di Lapas Cibinong, Dewi dan rombongan melakukan pengecekan terhadap setiap bangunan yang menjadi perhatian sesuai laporan Ombudsman.
Dalam pemeriksaan tersebut, anggota Komisi XIII, Yan Parmenas dan Dr. Umbu, membuka kulkas di salah satu bangunan dan memperlihatkan botol-botol bir kepada wartawan.
Temuan ini semakin menambah sorotan terhadap eksistensi fasilitas di dalam hunian, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan yang berlaku.
Dr. Umbu menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian fasilitas tersebut dengan peraturan yang ada.
“Kita akan menilai apakah fasilitas ini sesuai aturan atau tidak,” jelas Umbu.
Selain memeriksa fasilitas yang ada, Komisi XIII juga mendesak Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk segera membongkar bangunan-bangunan yang dianggap tidak memiliki izin resmi.
Dari total 13 bangunan mewah yang menjadi sorotan, 10 di antaranya dinyatakan tidak berizin dan dianggap bukan aset resmi Kemenimipas.
Anggota Komisi XIII, Sugiat, secara langsung meminta kepastian kepada Dirjenpas mengenai rencana pembongkaran yang harus dilakukan pada hari itu juga.
“Izin pak, apakah bisa dibongkar hari ini pak?” tanya Sugiat.
Desakan ini muncul setelah para anggota dewan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan serta mempertimbangkan status kepemilikannya. Namun, mereka juga mengingatkan agar proses pembongkaran tetap mematuhi prosedur yang berlaku untuk menjaga barang bukti di lokasi.
Anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka mengingatkan bahwa dalam proses pembongkaran, barang bukti yang dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut tidak boleh hilang.
Dia meminta semua barang di dalam bangunan didata secara lengkap dan disegel sebelum pembongkaran dimulai.
“Semua harus dicatat, disegel,” ujar Rieke.
Langkah ini diperlukan agar setiap tindakan penertiban bangunan dilengkapi dengan dokumentasi yang dapat digunakan untuk pemeriksaan selanjutnya.
Berdasarkan pantauan media, petugas mulai membersihkan isi bangunan. Sejumlah barang dikeluarkan dan diangkut menggunakan truk menjelang rencana pembongkaran yang dijadwalkan pada sore hari.
Komisi XIII juga mengusulkan agar diadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Inspektorat Jenderal Kemenimipas untuk menggali lebih dalam hasil investigasi terkait temuan di Lapas Cibinong.
Pernyataan ini diungkapkan karena Inspektur Jenderal Kemenimipas, Rudi Setiawan, belum dapat memberikan klarifikasi mengenai kebenaran seluruh temuan, termasuk dugaan bahwa salah satu rumah mewah di lokasi tersebut dimiliki oleh Jimmy Masrin.
Komentar