Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian akses jalan yang mengarah ke pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan dengan target penyelesaian dua paket rekonstruksi ruas Simpang Kuprik dan Kampung Salor pada November 2026. Fokus utama dari proyek ini adalah untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan pelayanan publik.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya keberadaan infrastruktur jalan yang baik sebagai salah satu faktor penentu dalam mendukung efektivitas pemerintahan di daerah otonomi baru. Dalam konteks ini, akses jalan yang berkualitas sangat diperlukan untuk menghubungkan pusat kegiatan masyarakat dengan kawasan pemerintahan. Selain itu, akses yang baik juga mendukung distribusi logistik dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Menteri Dody.
Pada tahun 2026, Kementerian PU akan melakukan rekonstruksi pada dua segmen di ruas jalan Simpang Kuprik, yaitu Kampung SP 9 dan SP 3 Salor. Pekerjaan ini terbagi menjadi dua segmen, yakni Segmen 3 yang memiliki panjang 5 kilometer, dan Segmen 4 yang mencapai 6,8 kilometer. Proyek ini merupakan bagian dari program pembangunan jalan pendukung untuk DOB Papua Selatan yang telah dilaksanakan secara bertahap sedari 2023.
Hingga tahun 2026, total panjang jalan yang akan dikerjakan melalui program ini diperkirakan mencapai sekitar 30,5 kilometer dengan anggaran total sekitar Rp330 miliar. Pelaksana Tugas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan, Andre Sahat Tua Sirait, menjelaskan bahwa penyelesaian Segmen 3 dan Segmen 4 menjadi langkah krusial dalam meningkatkan akses menuju pusat pemerintahan provinsi.
Ruas jalan ini memiliki posisi yang strategis, menghubungkan jaringan jalan nasional dengan kawasan inti pemerintahan Papua Selatan. “Program penanganan jalan pendukung DOB ini kami laksanakan secara bertahap sejak 2023. Tahun 2026 menjadi tahap akhir untuk Segmen 3 dan Segmen 4, dengan total panjang 11,8 kilometer. Kami menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan pada November 2026 agar konektivitas menuju pusat pemerintahan semakin baik dan tidak terkendala,” jelas Andre.
Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini, Kementerian PU mengacu pada standar jalan nasional. Pekerjaan yang dilakukan mencakup peningkatan lebar badan jalan hingga mencapai 7 meter. Penanganan terhadap badan jalan akan dilakukan pada titik-titik yang membutuhkan, termasuk penimbunan menggunakan material lokal, pemasangan lapis pondasi agregat, hingga proses pengaspalan.
Langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan, terutama pada bagian-bagian yang melewati kawasan dengan karakteristik lahan rawa. Andre menambahkan bahwa peningkatan akses jalan juga akan mendukung mobilitas aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Papua Selatan yang saat ini banyak yang berdomisili di Merauke.
Di samping itu, jalan yang lebih baik akan memperlancar pengangkutan logistik menuju kawasan pemerintahan dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur jalan yang andal diharapkan dapat menjadi pendorong tumbuhnya pusat kegiatan baru, memperkuat keterhubungan antarwilayah, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua Selatan.
Upaya ini sejalan dengan semangat PU608, yang bertujuan untuk menyajikan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik.
Komentar