Wakil Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Azis Narang, menyerukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar segera memberikan penjelasan terkait dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan nama Presiden Prabowo Subianto. Azis berpendapat bahwa isu ini sangat serius dan tidak seharusnya hanya dijawab dengan pernyataan formal dari pengurus partai.
Menurut Azis, Bahlil perlu tampil di depan publik untuk menjelaskan situasi yang berkembang, karena hal ini berpotensi merusak kredibilitas kepemimpinan dan kehormatan Partai Golkar. Ia menyatakan bahwa masyarakat memerlukan pernyataan langsung dari Bahlil, alih-alih penyangkalan yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal partai.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan normatif atau penyangkalan melalui pihak lain,” tegas Azis.
Azis meminta Bahlil untuk memberi penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai apakah ia mengetahui tentang jaringan yang diduga terlibat dalam aksi penyadapan tersebut. Ia juga menekankan bahwa jika Bahlil tidak terlibat, ia berhak untuk menyampaikan bantahan yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada.
Azis mengemukakan dua tuntutan kepada Bahlil. Pertama, apabila terbukti ada keterlibatan Bahlil dalam dugaan penyadapan ilegal, dia harus mengakui perannya dan bersedia mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Golkar. Kedua, jika tidak terlibat, Bahlil diminta untuk membantah dengan tegas dan terbuka. Azis mengingatkan agar penjelasan tersebut tidak hanya sekadar upaya untuk meredakan isu yang beredar.
“Kalau memang terlibat, akui dan mundur tanpa harus menunggu proses hukum untuk mengambil tanggung jawab moral dan politik. Sebaliknya, kalau memang tidak terlibat, sampaikan terbuka dan tegas,” ujarnya.
Azis mengaitkan tuntutan ini dengan prinsip PDLT, atau Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela, yang merupakan pedoman dalam kaderisasi Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa seorang ketua umum tidak hanya harus memiliki dukungan politik dan kemampuan dalam mengonsolidasikan partai, tetapi juga perlu menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.
Lebih lanjut, Azis mengusulkan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jika terjadi perubahan kepemimpinan. Menurutnya, forum tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki organisasi, bukan sekadar sebagai ajang pergantian ketua umum.
Dia mengusulkan tiga agenda penting dalam Munaslub tersebut, yaitu mengembalikan jati diri Golkar sebagai kekuatan politik yang berfokus pada karya dan pembangunan, memperkuat kaderisasi berdasarkan prinsip PDLT, serta memulihkan soliditas dan kemandirian partai.
Azis juga meminta agar Golkar melakukan evaluasi terhadap individu atau jaringan di internal partai yang diduga memiliki afiliasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam operasi penyadapan. Namun, ia tidak mengungkapkan nama maupun bukti keterlibatan pihak tertentu dalam hal ini.
Komentar