Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan perubahan pada sistem insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lebih dikenal sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai 5 Oktober 2026, sistem insentif yang sebelumnya berlangsung dengan besaran tetap Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, kini akan dihitung berdasarkan porsi makanan yang disalurkan, yaitu sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa transformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG. Sebelumnya, dapur dengan kapasitas dan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, mendapatkan insentif yang setara.
“Dapur-dapur yang memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang bervariasi, dahulu mendapatkan insentif yang sama, namun sekarang kami sesuaikan agar lebih proporsional, sehingga kembali dihitung berdasarkan Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat,” kata Sudaryono melalui keterangan resmi.
Penerapan skema baru ini sudah diatur dalam Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 mengenai Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis serta Penetapan Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG. Besaran insentif yang akan diterapkan dengan skema baru ini diatur melalui Keputusan Kepala BGN.
BGN menegaskan bahwa insentif senilai Rp2.000 per porsi bukan merupakan tambahan dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Dari total anggaran itu, Rp10.000 dianggarkan untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif terkait ketersediaan serta mutu layanan SPPG.
Dengan pendekatan ini, skema yang baru lebih menitikberatkan pada mekanisme penyaluran insentif kepada pengelola dapur, bukan pada peningkatan anggaran per porsi yang diterima oleh penerima manfaat.
Perubahan dalam skema ini juga mengatur bahwa insentif hanya akan diberikan kepada dapur yang beroperasi. SPPG yang terkena sanksi penghentian sementara atau suspend, tidak berhak atas insentif selama mereka tidak memberikan layanan.
Ketentuan ini juga berlaku bagi dapur yang tidak dapat menyalurkan makanan karena hari libur nasional atau situasi tertentu yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Sudaryono memberikan contoh seperti bencana alam di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan yang mengakibatkan beberapa sekolah mengubah kegiatan belajar menjadi daring.
Dalam kondisi seperti itu, dapur tidak bisa menyediakan layanan kepada penerima manfaat, sehingga insentif pun tidak diberikan. Kebijakan ini bertujuan agar perhitungan insentif lebih akurat dengan mengacu pada jumlah porsi yang benar-benar dilayani, bukan hanya pada keberadaan atau kapasitas dapur semata.
BGN juga berencana memperbarui penetapan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG. Proses penentuan jumlah porsi akan memperhatikan kapasitas dapur dan kelompok penerima manfaat di masing-masing wilayah. Kelompok penerima manfaat ini mencakup peserta didik di sekolah, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.
Sudaryono mengatakan bahwa penyesuaian ini diperlukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar dapur dalam merebutkan penerima manfaat. Selain itu, penghujung untuk dapur berkapasitas kecil agar tidak terbebani dengan jumlah layanan yang melampaui kemampuan mereka, sementara dapur dengan kapasitas lebih besar bisa beroperasi dengan maksimal.
“Kami akan terus menyempurnakan surat penetapan mengenai penerima manfaat berdasarkan kapasitas dapur dan kelompok penerima manfaat yang ada, baik itu untuk sekolah maupun kelompok 3B yang terdapat di wilayah layanan,” ungkap Sudaryono.
Komentar