Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan untuk membacakan putusan terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024, yang menyoroti kelayakan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sidang dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini akan berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Agenda resmi MK pada hari ini adalah pengumuman putusan, yang berarti sidang ini merupakan tahap akhir dari serangkaian proses pemeriksaan perkara yang telah dimulai sejak September 2026.
Perkara ini diajukan oleh 12 pemohon, termasuk di dalamnya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Mereka mempertanyakan kelayakan pendidikan Gibran yang diangkat sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024.
Permohonan ini diajukan pada 10 September 2026 dan didaftarkan oleh MK pada 17 September 2026 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan pada 21 September 2026.
Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar MK menguji masalah ini melalui proses persidangan pembuktian. Mereka juga berharap MK akan menyatakan pencalonan Gibran tidak sah jika nantinya terbukti bahwa syarat pendidikan yang diperlukan tidak dipenuhi.
MK telah mencatat bahwa salah satu permintaan dalam gugatan tersebut adalah pembatalan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dan penghapusan pelantikannya.
Seiring dengan persiapan untuk pengucapan putusan, MK telah melakukan pemeriksaan terhadap keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perkara ini.
Menurut risalah resmi MK, sidang pembuktian dari pemohon dilangsungkan pada 30 September 2026. Pada hari berikutnya, MK mendengarkan keterangan dari ahli dan saksi yang dihadirkan oleh termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pada 2 Oktober 2026, Mk juga mendengarkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dan Australia.
Masalah yang diangkat dalam persidangan menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara para ahli. Salah satu ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpendapat bahwa gugatan tersebut perlu ditinjau dari perspektif kewenangan MK dalam menangani perkara PHPU, khususnya setelah Gibran terpilih dan dilantik sebagai wakil presiden.
Komentar