Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah secara resmi mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape adalah haram. Keputusan ini tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengenai Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan pada tanggal 6 November 2026 bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dalam keputusan ini, MUI tidak hanya melarang penggunaan vape, tetapi juga menyasar produksi dan perdagangan produk rokok elektrik.
MUI menyampaikan bahwa penggunaan vape dinyatakan haram karena berpotensi membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan menjadi sarana bagi penyebaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI mengadopsi prinsip sadd al-dzariah dalam ketetapannya, yang bertujuan menutup setiap kemungkinan yang bisa mengarah pada kemudaratan.
Dalam ketentuan umum, MUI memberikan definisi mengenai rokok elektrik atau vape sebagai perangkat elektronik yang menggunakan baterai atau sumber daya lain untuk memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan zat tambahan lainnya untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dapat dihirup oleh penggunanya. Nikotin itu sendiri merupakan senyawa alkaloid yang terdapat secara alami dalam tanaman tembakau dan dapat juga diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa ini memiliki efek farmakologis yang berpengaruh pada sistem saraf serta memiliki sifat adiktif yang merugikan kesehatan.
MUI mengeluarkan tiga keputusan utama dalam fatwa ini:
- Penggunaan rokok elektrik atau vape adalah haram karena dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah pemanfaatan perangkat tersebut sebagai sarana penyebaran narkotika dan zat adiktif lainnya.
- Penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pun dinyatakan haram.
- Kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape juga dikategorikan sebagai haram.
MUI tidak hanya berhenti pada penetapan hukum, tetapi juga mengajukan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Salah satu rekomendasi tersebut adalah agar Presiden dan DPR segera merumuskan undang-undang untuk melarang vape dan menetapkan sanksi yang tegas. Langkah ini dianggap krusial untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok elektrik.
Pemerintah juga diminta untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan dapat diimplementasikan dengan baik. MUI berharap Kementerian Kesehatan dapat menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk vape dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat penegak hukum untuk penanganan dan pertukaran informasi terkait produk rokok elektrik.
MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi tentang hukum haram penggunaan vape dan bahayanya bagi kesehatan serta potensi penyalahgunaannya. Masyarakat pun diimbau untuk menjauhi penggunaan rokok elektrik dan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari risiko ketergantungan nikotin.
Penguatan koordinasi dan evaluasi efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat.
Di akhir ketentuan, MUI menegaskan bahwa Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku pada saat ditetapkan. Jika di masa depan perlu ada perbaikan atau penyempurnaan, ketentuan dalam fatwa ini akan direvisi sebagaimana mestinya. MUI mengajak umat Islam dan pihak-pihak terkait untuk memahami dan menyebarluaskan fatwa ini.
Fatwa mengenai Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape ini telah ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Dr. H. Aminudin Yakub, dengan pengesahan dari Ketua Umum MUI, KH. Anwar Iskandar, serta Sekretaris Jenderal MUI, Buya H. Amirsyah Tambunan.
Komentar