Desakan untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin kokoh setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan mengenai kontroversi terkait dokumen pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) miliknya.
Berbagai partai politik serta sejumlah kelompok masyarakat telah mulai mengungkapkan tuntutannya agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagian di antaranya juga mendesak DPR RI untuk memanfaatkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam menangani isu tersebut melalui jalur konstitusional.
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi. Namun, pembahasan resmi mengenai masalah ini belum dapat dilakukan karena DPR saat ini sedang menjalani masa reses yang berakhir pada Senin, 9 November 2026.
“Terkait dinamika yang terjadi, banyak organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” tuturnya di kompleks parlemen pada Senin.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengungkapkan bahwa pemakzulan Gibran bisa saja terjadi jika seluruh persyaratan konstitusi terpenuhi dan tidak ada alternatif lain untuk menanggapi keputusan MA serta MK.
Pernyataan ini disampaikan Paloh setelah menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta pada Minggu malam, 8 November 2026.
“Apabila semua syarat sudah dipenuhi dan tidak ada opsi lain, kita harus melangkah ke arah yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara,” ungkap Paloh.
Ia juga menunjukkan kepeduliannya terkait masalah yang melibatkan persyaratan pendidikan Gibran. Menurutnya, problematika ini layak mendapatkan perhatian lebih karena Gibran adalah bagian dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan mandat dari rakyat.
Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, merekomendasikan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menanggapi kontroversi tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berpendapat bahwa HMP lebih tepat dipilih ketimbang hak interpelasi atau hak angket. Ia menjelaskan bahwa interpelasi yang digunakan untuk menanyakan keterangan dan hak angket untuk menyelidiki bukanlah langkah yang perlu diutamakan dalam konteks ini.
“Jadi, jika berbicara hak, sebaiknya kita menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket,” jelas Doli di kompleks parlemen pada 9 November 2026.
Dia juga menyatakan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan anggota DPR dari fraksi lain untuk membahas langkah selanjutnya terkait aspirasi ini.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa partainya mendukung berbagai usulan dari masyarakat agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Hasto menegaskan bahwa usulan tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan kelompok masyarakat sipil. PDIP juga telah berdialog dengan beberapa fraksi di DPR mengenai hal ini.
“Banyak yang mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan opsi paling rasional saat ini,” ujarnya di Sekolah Partai pada 9 November 2026.
Hasto sebelumnya juga menyinggung perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menilai bahwa dinamika tersebut turut memperkuat tekanan publik terhadap kontroversi Gibran.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut mendesak DPR untuk menangani polemik pendidikan Gibran dengan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, bahkan menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden merupakan langkah yang bijak menyusul keputusan MK dan MA.
“Setelah putusan MK dan MA mengenai ijazah Gibran, sebaiknya Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, pemanfaatan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI adalah langkah paling tepat yang harus segera diambil sesuai ketentuan konstitusi dan regulasi yang berlaku,” kata Almuzzammil dalam keterangan resmi pada 9 November 2026.
Meski demikian, Almuzzammil menegaskan bahwa penggunaan hak DPR harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antarfraksi. PKS menegaskan bahwa mereka tidak bisa bergerak sendiri dalam mendorong langkah tersebut.
Desakan terhadap pemakzulan Gibran juga datang dari kalangan masyarakat. Salah satunya, Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Istana Wakil Presiden pada 9 November 2026.
Massa demonstran membawa spanduk berisi tuntutan agar Gibran meninggalkan Istana Wapres. Mereka dengan lantang menyerukan pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak datang ke sini,” teriak salah satu orator menggunakan mobil komando.
Di lain tempat, Forum Kebangsaan Yogyakarta mengadakan aksi di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada 4 November 2026, di mana sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat menurunkan foto Gibran yang terpajang di ruang Badan Anggaran DPRD DIY.
Pembina Forum Kebangsaan Yogyakarta, Muhammad Chirzin, menyebut aksi tersebut sebagai simbol untuk mendesak DPR agar menindaklanjuti tuntutan pemakzulan terhadap Gibran.
Komentar