Gibran Rakabuming Raka berpeluang mendapatkan hak keuangan dan fasilitas negara setelah proses pengunduran dirinya berlangsung dan ia diberhentikan dengan cara terhormat dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Regulasi mengenai hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang membahas hak keuangan dan administratif bagi Presiden, Wakil Presiden, serta mantan mereka.
Di dalam Bab III dari undang-undang tersebut, terdapat berbagai ketentuan terkait dengan pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, serta penyediaan rumah dan kendaraan bagi mantan Wakil Presiden.
Menurut Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Presiden dan Wakil Presiden berhak menerima pensiun apabila mereka berhenti dari jabatannya dengan cara yang terhormat.
Pensiun pokok yang diterima mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
Gaji pokok untuk Wakil Presiden saat ini tercatat sekitar Rp 20,16 juta per bulan, yang merupakan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi untuk pejabat negara, demikian diungkapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam informasi mengenai penghasilan Presiden dan Wakil Presiden.
Artinya, jika Gibran memenuhi syarat pemberhentian yang terhormat, ia akan berhak atas pensiun pokok sesuai gaji pokok terakhirnya.
Di samping itu, Pasal 7 juga mengatur berbagai tunjangan dan fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Negara akan memberikan tunjangan berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai pensiun pegawai negeri.
Mantan Wakil Presiden juga akan memperoleh tunjangan biaya rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon. Selain itu, semua biaya perawatan kesehatan untuk mantan Wakil Presiden serta keluarganya akan ditanggung oleh negara.
Ketentuan-ketentuan ini termasuk dalam hak administratif yang diberikan kepada mereka yang telah berhenti dari jabatan Presiden atau Wakil Presiden dengan cara yang terhormat.
Fasilitas lain yang tercantum dalam Pasal 8 adalah penyediaan rumah kediaman yang layak disertai perlengkapannya.
Negara juga akan menyediakan satu unit kendaraan dinas lengkap dengan pengemudi untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti secara terhormat.
Selain itu, Pasal 9 mengatur tentang waktu pelaksanaan pembayaran pensiun dan tunjangan, yang mulai berlaku pada bulan setelah pemberhentian berlangsung dengan cara terhormat.
Baru-baru ini, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR RI pada hari Kamis, 12 November 2026.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengkonfirmasi bahwa surat tersebut telah diterima dan menambahkan bahwa Gibran juga meminta agar pengunduran dirinya segera diproses.
Komentar