Gubernur Dedi Mulyadi menarik perhatian dengan pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia, Dedy Nur Palakka, yang mengamati adanya kesamaan dalam pendekatan politiknya. Dedy menyebut gaya politik Mulyadi sebagai “Jokowisme,” yang identik dengan metode blusukan yang sering diterapkan oleh Joko Widodo.
Penilaian tersebut muncul ketika Dedy mengemukakan keyakinannya bahwa Dedi Mulyadi, sering disapa KDM, memiliki potensi besar untuk menjelma menjadi salah satu tokoh politik di tingkat nasional. Meskipun demikian, kerangka positif tersebut menyiratkan bahwa istilah “Jokowisme” juga mencerminkan pentingnya aktivitas blusukan dan kehadiran aktif di media sosial dalam membentuk citra politik KDM.
“Beliau ini juga punya peluang besar untuk menjadi pemimpin nasional, namanya KDM. Metode pendekatan politiknya ‘Jokowisme’ atau biasa kita kenal blusukan,” ungkap Dedy melalui media sosialnya.
Dedi Mulyadi selama ini dikenal sebagai sosok yang aktif menampilkan aktivitasnya di lapangan melalui berbagai platform media sosial. Dengan pendekatan ini, keseluruhan kegiatan gubernur tidak hanya dipersepsikan dari agenda resmi pemerintahan, tetapi juga melalui konten video yang menunjukkan interaksinya dengan masyarakat.
Pola komunikasi semacam ini diyakini dapat menciptakan kedekatan antara pemimpin dan publik. Namun, sebutan “Jokowisme” dari Dedy menunjukkan bahwa gaya ini juga dinilai sebagai strategi politik yang memiliki potensi dalam meningkatkan popularitas seseorang yang berkuasa.
Istilah tersebut mengacu pada pendekatan politik langsung yang mengedepankan kehadiran di tengah masyakarat atau blusukan, yang sebelumnya sangat khas dengan gaya kepemimpinan Joko Widodo.
Pemantauan terhadap Dedi Mulyadi semakin menguat ketika namanya muncul dalam sejumlah survei yang menunjukkan hasil cemerlang. Berdasarkan laporan yang diterima, kepuasan publik terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat mencapai 95,5 persen menurut survei Indikator Politik Indonesia.
Angka kepuasan tersebut ditopang oleh penilaian masyarakat terhadap berbagai sektor, termasuk infrastruktur jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebijakan yang dianggap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, elektabilitas KDM sebagai calon pemimpin nasional juga mengalami peningkatan. Survei yang dilakukan oleh Tempo Data Science dan SMRC pada September 2026 menunjukkan bahwa tingkat elektabilitasnya berada di kisaran 41-42 persen. Capaian ini menempatkan Dedi Mulyadi sebagai salah satu nama yang diperhitungkan dalam diskusi mengenai tokoh potensial di panggung politik nasional.
Peningkatan popularitas KDM tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi langsung dengan masyarakat. Aktivitas di lapangan dikemas menjadi konten yang menjangkau audiens dengan jauh lebih luas dibandingkan cara konvensional.
Perubahan ini sekaligus menunjukkan transformasi dalam pola komunikasi politik. Seorang kepala daerah kini tidak lagi hanya bergantung pada pemberitaan media tradisional untuk membangun citra, tetapi juga dapat menciptakan dan mendistribusikan narasi mereka sendiri melalui platform digital.
Komentar