Wacana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum kembali memunculkan beragam usulan yang memicu perdebatan. Di tengah ketegangan terkait ambang batas parlemen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan gagasan yang berbeda, yaitu ambang batas fraksi atau fraction threshold.
Usulan ini bukan hanya menambah kerumitan, tetapi juga memunculkan sorotan tajam karena dianggap sebagai taktik politik untuk memperluas akses menuju parlemen.
Isu ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold, selama ini telah menjadi salah satu topik yang paling sensitif dalam diskusi RUU Pemilu. Sistem ini seringkali mendapat kritik karena menyebabkan suara pemilih menjadi hangus ketika partai yang mereka pilih tidak berhasil melewati batas minimal nasional.
Namun, alternatif yang diajukan PSI untuk memindahkan ambang batas dari level partai ke level fraksi menghadirkan pertanyaan baru: apakah langkah ini benar-benar demi memperkuat demokrasi, ataukah semata-mata strategi untuk mempermudah partai-partai kecil agar tetap bertahan di Senayan?
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa konsep yang mereka tawarkan berbeda dari sistem parliamentary threshold yang sudah ada. “PSI justru mengusulkan bukan parliamentary threshold, tapi fraction threshold,” tegas Raja Juli saat diinterview.
Menurutnya, salah satu alasan di balik usulan ini adalah ketidakefektifan ambang batas parlemen yang selama ini dianggap tidak mampu menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa sistem yang ada saat ini justru mengabaikan suara pemilih yang berkontribusi, karena partai yang belum mencapai ambang batas tidak dapat memasuki parlemen.
PSI berpendapat bahwa batas minimal seharusnya diterapkan pada saat pembentukan fraksi, bukan pada partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Dalam model ini, sejumlah partai dapat bergabung untuk membentuk satu fraksi, dengan syarat perolehan suara keseluruhan mereka memenuhi batas tertentu.
“Jadi artinya beberapa partai (dalam satu fraksi), misalkan untuk membentuk sebuah fraksi itu diminta minimum tujuh persen atau bahkan 10 persen,” tambah Raja Juli.
Di atas kertas, usulan ini tampak sebagai tawaran solusi yang menengah. Namun, secara politik, gagasan ini juga dapat diartikan sebagai langkah PSI untuk mengubah dinamika kompetisi di arena pemilu.
Jika parliamentary threshold menjadi penghalang utama bagi partai-partai kecil, maka fraction threshold menawarkan peluang bagi mereka untuk bernaung melalui penggabungan di parlemen. Oleh karena itu, kritik mulai mengarah pada kemungkinan bahwa usulan ini lebih memberikan keuntungan bagi partai-partai yang mungkin belum memiliki kekuatan elektoral yang cukup.
Raja Juli meyakini bahwa skema ini dapat mendorong konsolidasi politik yang lebih alami, di mana partai-partai dengan ideologi yang sejalan dapat bergabung dalam satu fraksi. Ia berpendapat bahwa pengelompokan semacam ini akan lebih efektif dibandingkan dengan sistem yang ada saat ini.
“Itu jauh akan lebih efektif kalau kita membuat fraction threshold bukan parliamentary threshold,” ucapnya.
Walaupun demikian, Raja Juli menegaskan bahwa PSI akan mengikuti hasil pembahasan di DPR. Ia juga memastikan bahwa revisi UU Pemilu harus tetap merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi. “Jadi berapa pun kami tidak masalah, tapi saya kira rambu-rambunya adalah keputusan MK dan yang kedua nilai demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Di tengah perdebatan sengit ini, gagasan PSI menjadi sorotan. Bagi sejumlah pihak, usulan tersebut bukan sekadar tawaran teknis, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan dalam desain pemilu juga menjadi arena bagi partai-partai untuk merancang cara bertahan dan memperbesar peluang politik mereka.
Komentar