ASPIRASIINDONESIA.COM Wacana pertukaran posisi antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyita perhatian di tengah proses pencarian wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Skenario tersebut dinilai tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan politik, tetapi juga harus mengikuti mekanisme hukum dan ketatanegaraan.
Pemerhati Politik, Hukum, Sosial, dan Budaya, Apriyan Sucipto, mengatakan rencana tersebut perlu diawali dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), apabila memang menghendaki perubahan mekanisme penentuan Ketua DPR.
Ia menjelaskan, Pasal 427D UU MD3 mengatur bahwa kursi Ketua DPR diberikan kepada anggota dewan dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama dalam pemilihan umum.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi PDI Perjuangan (PDIP) untuk menempati posisi Ketua DPR periode 2024–2029.
Baca juga: Puan Maharani Tidak Tandatangani Surat RUU Perampasan Aset, PDIP Jelaskan Penyebabnya
“Selama ketentuan tersebut masih berlaku, penggantian Ketua DPR wajib mengikuti aturan yang ada. Jika mekanisme penetapan pimpinan DPR ingin diubah, revisi UU MD3 harus dilakukan terlebih dahulu,” ujar Apriyan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, perubahan aturan dapat dilakukan melalui mekanisme legislasi yang terbuka dan transparan. Hal itu diperlukan agar perubahan kepemimpinan parlemen tidak dipersepsikan sekadar sebagai kompromi pembagian jabatan politik.
Apriyan juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Presiden harus mengajukan dua kandidat kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.
“Politik memang merupakan seni membangun kesepakatan. Namun, setiap kesepakatan harus berdiri di atas landasan hukum yang jelas,” tegasnya.
Ia turut menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan hubungan eksekutif dan legislatif. Menurut Apriyan, posisi Ketua DPR memiliki fungsi strategis dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga independensi parlemen harus tetap terjaga.
Baca juga: AHY Dikepung Kader Gerindra di Bursa Pengganti Gibran, Dasco hingga Muzani Ikut Disebut
Karena itu, ia meminta seluruh pembahasan wacana pertukaran jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme resmi dengan memperhatikan kepastian hukum, transparansi, serta prinsip checks and balances dalam demokrasi.
Komentar