Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menyatakan bahwa masih terdapat jalur hukum yang dapat diambil untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan setara SMA yang dimiliki kliennya. Pernyataan ini muncul setelah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan bahwa gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran telah dinyatakan gugur pada Kamis (12/11/2026).
“Secara hukum masih bisa,” ungkap Rullyandi di PTUN Jakarta pada hari yang sama.
Rullyandi hadir dalam kapasitas sebagai tergugat intervensi, mewakili Gibran dalam sidang gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana. Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Rahmadi, menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk melakukan pemeriksaan atau pembuktian lebih lanjut terkait perkara yang telah dinyatakan gugur. Hakim juga menambahkan bahwa upaya hukum terhadap putusan tersebut tidak tersedia.
“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” jelas Rahmadi saat membacakan pertimbangan putusan.
Meskipun majelis hakim mengemukakan bahwa tidak ada ruang untuk mengajukan upaya hukum, Rullyandi memiliki perspektif yang berbeda. Ia meyakini bahwa mereka masih dapat mengajukan banding berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya, putusan pengadilan dapat diupayakan untuk banding. Dengan pandangan tersebut, Rullyandi merasa opsi ini layak untuk dipertimbangkan meski hakim telah memberikan pendapatnya dalam sidang.
“Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi Majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding,” tegasnya.
Namun, Rullyandi masih terbuka terhadap kemungkinan bahwa pihak Gibran belum memutuskan untuk melanjutkan langkah banding. Ia juga belum mendapatkan kejelasan mengenai status pendampingannya sebagai kuasa hukum Gibran pasca putusan tersebut.
Rullyandi mengakui bahwa ia belum sempat menyampaikan hasil persidangan kepada Gibran. Dia juga menyampaikan bahwa saat ini fokusnya adalah mengikuti seluruh jalannya sidang hingga majelis hakim membacakan putusan akhir.
Setelah itu, pihaknya akan mendiskusikan hasil persidangan dengan Gibran dan mempelajari pertimbangan hakim dengan seksama sebelum membuat keputusan selanjutnya.
“Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran,” ungkap Rullyandi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final. Hal ini menunjukkan bahwa langkah hukum yang dapat diambil mungkin tidak banyak pilihan, namun Rullyandi tetap berkeyakinan akan adanya ruang bagi banding.
Komentar