Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar unjuk rasa untuk memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Aksi mahasiswa dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yaitu Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB dan di Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Dalam demonstrasi ini, massa mahasiswa membawa lima tuntutan yang mencakup masalah lingkungan, isu ekonomi, kebebasan berpendapat, upaya pemberantasan korupsi, serta perbaikan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Komite Sadar terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Meskipun demikian, tidak semua universitas dalam aliansi tersebut mengirimkan peserta ke Jakarta, dan sebagian mahasiswa memilih menggelar aksi di daerah masing-masing.
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengungkapkan bahwa BEM UI akan ikut serta dalam aksi di Jakarta, sementara sejumlah kampus lainnya akan melaksanakan gerakan lokal sebelum merencanakan aksi bersama.
Dalam momen dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mahasiswa menuntut lima hal utama kepada pemerintah.
- Tetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengesahkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut adanya jaminan pemulihan kesehatan bagi warga yang terdampak, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas krisis yang terjadi.
- Perbaiki kebijakan ekonomi
Mahasiswa menuntut adanya perbaikan dalam kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi sorotan yang mereka angkat.
- Hentikan pembatasan kebebasan berpendapat
Tuntutan ketiga mereka adalah perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, agar suara rakyat dapat didengar dan diperhatikan.
- Berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
Mahasiswa juga mendesak agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dihapuskan, sebagai langkah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- Turunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik
Mahasiswa meminta agar biaya untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang dirasa mahal dapat diturunkan, serta memfasilitasi pemerataan akses bagi semua warga.
Yatalathof menjelaskan bahwa pemilihan tanggal 20 Oktober berkaitan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, ia menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya evaluasi rutin, melainkan juga ungkapan kekecewaan terhadap keadaan bangsa saat ini.
Sebelum melaksanakan aksi, Komite Sadar juga melakukan survei terhadap 560 responden dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua, untuk mengumpulkan pandangan masyarakat terkait isu-isu yang menjadi perhatian mereka.
Komentar